Protes Santri Nusantara, Buntut Pernyataan Atalia Praratya Soal Pesantren Al Khoziny
Bandung, 20/10/2025
Puluhan santri menggeruduk rumah anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang mengkritik pemberian dana APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny. Rumah Atalia di bilangan Ciueumbeleuit, Kota Bandung itu disatroni para santri yang marah terhadap pernyataan aneh anggota DPR RI Frakti Golkar ini.
Pernyataan yang tidak berbasis data yang tepat ini, melukai para santri yang meminta agar Atalia dipecat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Dari data yang ada, pondok pesantren yang juga merupakan lembaga pendidikan ini bahkan tidak pernah mendapatkan bantuan yang layak dari pemerintah.
Sampai dengan Juni 2025, pesantren di seluruh Indonesia, baru menerima biaya pendidikan dari pemerintah sebesar 197 Milyar, dari total biaya pendidikan 62 Trilyun, yang telah digelontorkan oleh APBN. Pondok pesantren hanya mendapatkan pasokan dana kurang dari 0,3 persen saja.
Dalam realisasinya, Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang praktis tidak pernah disentuh oleh APBN pemerintah. Padahal menyediakan biaya pendidikan adalah tugas konstitusional.
Sebelumnya Istri mantan Gubernur Jawa Barat ini, Atalia Praratya, mengritik Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN pada Jum'at (10/10) yang lalu.
Baca Juga :
Menimbang Peran Negara Pada Eksistensi Pondok Pesantren
Protes Santri Nusantara, Buntut Pernyataan Atalia Praratya Soal Pesantren Al Khoziny
Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi Golkar itu mendesak pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Atalia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Atalia menilai rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny saat ini belum menjadi keputusan final. Sebab itu, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.
Menurutnya, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut. Selain itu, dia meminta agar pemerintah berlaku adil terhadap semua lembaga keagamaan.
"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," papar Atalia.
"Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko," imbuh Atalia
Sayangnya Atalia tidak pernah mengetahui bahwa selama ini Pondok Pesantren selalu menjadi anak tiri dalam peta pendidikan Nasional. Dari lebih 10 juta santri di Indonesia, hanya 500 an ribu saja yang diakui eksistensinya, dan diberikan biaya pendidikan oleh pemerintah. Jumlah nya juga sangat sedikit. Per Juni 2025 lalu Pondok Pesantren yang diakui eksistensinya hanya menerima 197 Milyar saja dari total dana pendidikan sebesar 67 Trilyun yanbg telah dibelanjakan oleh pemerintah.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, bagaimana bisa anggota DPR RI, dari Fraksi Golkar, seperti Atalia ini, malah tidak tahu data seperti ini. Padahal data pembelanjaan pendidikan ini, resmi disampaikan oleh pemerintah setiap tahun, untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan tahunan. Jika Atalia membaca data yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah ini, pasti akan berurai air mata. Bagaimana pondok pesantren ini berjuang mati-matian untuk mendidik anak-anak Bangsa ini, bahkan tanpa bantuan biaya dari APBN ataupun dari Pemerintah. Hanya secuil kecil saja, tak ada 1 persen bahkan, hanya 0,3 persen.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut untuk sementara dana perbaikan ponpes akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, ia tak menutup kemungkinan dana tersebut juga diperoleh dari pihak swasta.
"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10). (Vijay)