Bencana Aceh Dan Gaya Provokatif BBC London
Oleh : Vijay,Managing Editor Informatika News Line
IT Expert, Jurnalis senior dan Pengamat Media
BBC (British Broadcasting Corporation) adalah salah satu media yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Dengan alasan sebagai media internasional, maka BBC.com dianggap tidak perlu melakukan proses verifikasi media ala Dewan Pers. Demikian juga Dewan Pers, pasti tidak akan melirik media on line BBC yang sejak tahun 2007, mulai merambah Indonesia, sebagai salah satu lokasi liputan internasionalnya. Indonesia bukanlah bekas protektorat Inggris, akan tetapi peran Inggris, sangat bermakna dalam perjalanan sejarah Republik. Bahkan dua Jenderal penting Inggris, Jenderal Malabby dan juga Jenderal Loder Symonds, adalah dua Jenderal Inggris yang tewas, di Surabaya, pada awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Paling tidak BBC yang berdiri sejak tahun 1922 itu, beroperasi di 56 negara persemakmuran Inggris, dan 14 negara lain yang masih termasuk protektorat Inggris. Akan tetapi berdasarkan catatan yang dipercaya, operasional dan liputan BBC London, saat ini telah menjangkau lebih dari 200 negara di seluruh dunia.
Akan tetapi sayangnya, dalam masalah bencana banjir di Aceh, BBC memilih bersikap tendensius. Karakter penulisan tendensius dalam media adalah karakter yang tidak mengindahkan etika jurnalistik. Dalam laporannya per 23 Desember 2025 yang lalu misalnya, BBC memilih membuat judul "..Bayang Bayang Referendum Dan Konflik Bersenjata.... " dibandingkan fokus judul lain yang lebih humanis, misalnya ..." kerja keras membantu kesiapan makanan untuk korban bencana banjir di Aceh..." atau judul yang lebih menyayat hati misalnya "ketika ribuan anak sekolah terganggu sekolahnya karena dampak banjir bandang di Aceh."
Sebenarnya, tidak pernah ada lagi ide referendum di Aceh, sejak tahun 2005 pasca bencana Tsunami dahyat yang juga melanda Aceh. Frasa Referendum yang diangkat oleh BBC London, terlihat jelas-jelas memaksakan sebuah ide baru ke masyarakat Aceh. Gaya tulisan yang mendorong ide baru ini, adalah upaya menggoyang kestabilan Aceh sendiri.
Bukannya mengangkat realitas pasca banjir bandang. BBC justru memilih mengangkat ide lain yang tidak ada hubungannya dengan bencana banjir bandang. Mencari sensasi di tengah duka cita besar.
Ribuan nyawa yang menjadi korban banjir bandang itu tidak bergitu berarti dibandingkan dengan ide sensasi referendum. Cobak apa hubungannya referendum dengan bencana banjir. Sementara orang sengsara karena bencana banjir, para jurnalis BBC yang tidak memiliki sertifikat uji kompetensi jurnalistik malah memilih mengangkat fokus berita sensasi lama yang sudah berlalu.
(oh mungkin ada juga yang memiliki, sertifikat itu, tapi mau dipakai untuk apa, BBC kan tidak masuk dalam domain Dewan Pers, atau mungkin masuk ? Tapi pura-pura dianggap tidak masuk, atau tidak perlu dibahas).
Demikian juga frasa kata konflik bersenjata yang diangkat oleh BBC, seolah-olah tidak memahami, bahwa gerakan Aceh Merdeka yang menggunakan senjata itu, telah berakhir sejak Bencana Tsunami 2004 dan ditandatanganinya perjanjian Hensinki 2005. Gerakan Aceh Merdeka telah berfusi ke Republik dan berubah menjadi gerakan politik dalam negeri.
Alih-alih menceritakan detail tentang bencana banjir bandang, BBC malah memilih topik yang melenceng dari Bencana Banjir itu sendiri, memanfaatkan korban akibat banjir, untuk kepentingan menawarkan ide referendum dan konflik bersenjata. Yang dilihat di lapangan itu adalah korban banjir yang sakit, kelaparan, dan sengsara, tapi yang dituliskan berbeda. Menulis apa yang menjadi pesanan, sementara apa yang dilihat, tidak menjadi prioritas saat ini. Mencukupi kebutuhan hidup dan menghapus kesengsaraan akibat banjir hanyalah alat untuk mengingatkan pada ide baru referendum dan bentrokan bersenjata.
Memang, masih ada riak-riak kecil, yang bahkan mengajak untuk lepas dari Republik, tapi ide ini sudah tidak lagi populer, karena tokoh-tokoh GAM sendiri saat ini telah memutuskan berjuang di kancah politik dalam negeri. Daripada ngotot untuk bicara merdeka, lebih baik energi digunakan untuk membangun masyarakat Aceh yang lebih baik, di bawah Republik. Beberapa oknum tokoh yang tidak jelas logika berpikirnya, malah meneriakkan untuk bergabung ke negara tetangga Malaysia. Padahal Malaysia saja hanya membantu sejumlah 1 Milyar rupiah saja, sementara di awal bantuan bencana pemerintah telah mengeluarkan 1 Trilyun dan 75 Milyar rupiah. Logika miring dan tidak jelas oknum yang memilih 1 Milyar dibandingkan 1 Trilyun, 75 Milyar rupiah.
Baca Juga
Para jurnalis BBC, media yang tidak terverifikasi Dewan Pers ini, juga mengangkat ide tentang Daulah Islamiyah yang dibawa semangatnya oleh GAM. Tanpa memahami bahwa sejak tahun 2005 sampai saat ini, Aceh adalah lokasi yang telah diijinkan untuk menegakkan syariat Islam secara terbatas. Daripada menggunakan KUHP Nasioal, Pemerintah NAD malah menggunakan dan mempraktekkan hukum syariat Islam. Bandingkan jejak penegakan syariat Islam di Aceh ini, dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Indonesia. Daerah Istimewa Aceh yang berubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah berbeda dengan Aceh pada masa Orde Baru dan masa sebelum perjanjian Helsinki. Syariat Islam sudah tegak di Aceh, berbeda dengan tesis yang dipaksakan oleh BBC kepada para pembacanya dan pemberi sponsor utama tulisan nya kali ini. Seolah-olah Aceh adalah sebuah wajah lama yang berada dalam tekanan dan kontrol ketat Orde Baru.
Baca Juga :
Laporan tendensius ini, lebih terlihat lagi, saat BBC mengangkat pendapat Munawar Liza Zainal, bekas Walikota Sabang (2007-2012), lulusan Gontor dan kulian di UGM, yang mengatakan bahwa bencana banjir saat ini, peristiwanya lebih dahsyat dari Tsunami tahun 2005.
Pendapat Subyektif yang tidak lengkap seperti ini, seharusnys juga diuji dengan lebih obyektif oleh BBC. Membiarkan pendapat personal, pada sebuah peristiwa Tsunami terbesar sepanjang sejarah, adalah sebuah kerja jurnalis penuh tendensius, kalau tidak dikatakan sebagai pembohongan publik, atau malah mungkin bisa dikatagorikan menggelikan. Check and recheck adalah norma penting yang harus dilakukan oleh semua jurnalis. Tidak mentah-mentah memakan sebuah fakta yang penuh ilusi dan kemudian tanpa filter dan saringan disampaikan begitu saja ke publik, menjadi sebuah "kebenaran baru" yang dipaksakan.
Tsunami Aceh tahun 2004, tepat 21 tahun yang lalu hari ini, menewaskan 230 ribu orang, tidak sebanding dengan korban banjir bandang saat ini. Terakhir sebanyak 1135 korban banjir bandang, ditemukan BNPB di Tiga Provinsi di Sumatra. Sebanyak 503 korban tewas ada di Aceh, sementara 600 korban lainnya ada di dua provinsi yang lain. Bagaimana membandingkan fakta korban 230 ribu orang tewas, dengan 503 korban banjir bandang, atau membandingkan 230 ribu korban dengan 1135 jiwa. Mungkin menggunakan sebuah perbandingan kualitatif. Benarkah ? Kualitatif apa yang menjadi dasar ? Batasannya kualitatifnya bagaimana atau yang mana saja ?
Memang, realitasnya, masih ada banyak kebijakan pemerintah pusat, yang saat ini belum tepat dilakukan. Tidak berpihak pada masyarakat, akan tetapi tidak serta merta, mengangkat sebuah fakta, dengan tendensius seperti itu. Warga republik sudah banyak yang memiliki pemahaman yang baik. Tidak semuanya ada dalam mode, mudah dihasut, atau mudah dibohongi dengan cara-cara seperti itu.
Akan tetapi, judul provokatif yang diangkat oleh BBC, bukanlah judul kosong tanpa makna. Frasa Referendum dan Konflik Bersenjata adalah sebuah kode, yang paling tidak, memberikan ide, untuk memulai kekacauan lagi, di Bumi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah damai. Frasa Referendum dan Konflik Bersenjata yang coba diangkat oleh BBC, adalah sebuah kode, bagi yang berkepentingan, untuk membuat Aceh rusuh, agar segera melakukan proses legalisalisasi bencana banjir bandang, menjadi Bencana Nasional.
Karena jika modus Bencana Nasional ditetapkan, maka para provokator global, yang berkepentingan menyusupkan dan menghidupkan ide Referendum akan membonceng Bantuan Asing yang masuk saat mode Bencana Nasional itu ditetapkan. Bantuan Asing yang datang, realitasnya tidak semata-mata membawa bantuan kosong, seperti si kabayan yang lugu. Akan tetapi Bantuan Asing yang datang, selalu diboncengi oleh sesuatu yang punya tujuan tertentu, paling tidak ide provokatif, devide et impera. Bukan itu saja, akan dibawa juga senjata, untuk merealisasikan frasa Konflik Bersenjata. Bantuan asing adalah kesempatan intellijen untuk masuk dan melakukan brain washing sesuai dengan ide headline BBC.
Beruntung, jika modus Bencana Nasional tidak dijalankan. Karena jika itu dijalankan, maka kejadian yang lebih parah dari bandara aneh di Morowali bisa terjadi lebih parah. Para professional yang bekerja untuk Frasa Referendum, akan berjalan, dan pasokan senjata, akan menyusul. Dan yang lebih parah dan berbahaya, adalah kerja-kerja intel asing global untuk masuk ke area bencana.
Bantuan asing memang harus difilter dengan ketat, tidak sembarangan saja dibuka kran nya tanpa memperhatikan titik-titik strategis yang terbuka, akibat dibukanya kran bantuan asing itu.
Nilai bantuan hanya berjumlah 1 Milyar rupiah, akan tetapi saat datang, mereka juga bergerak mencuri emas, dengan nilai lebih dari 1 Trilyun rupiah ? Pencuri berkedok bantuan asing ?
Ikut campurnya intelijen asing masuk dan membuat ulah. Realitas itu selalu terjadi. Sejumlah fakta kerja kerja intelejence asing sudah banyak tercatat di negeri ini.
Berapa banyak plasma nutfah yang telah hilang dicuri, bersama datangnya bantuan asing yang tidak seberapa itu ? Plasma nutfah jauh lebih mahal dari sekedar mencuri mineral emas atau nikel, atau platinum.
Bukan sekali ini BBC bergaya tendensius. Beberapa tahun yang lalu Pemerintah Rusia juga menuduh BBC melakukan pemberitaan yang tendensius, memiliki sebuah agenda politik terselubung, dan sebagainya.
Seharusnya BBC, bisa mengangkat permasalahan banjir bandang Aceh dan dua provinsi lain nya lagi, ke arah yang lebih humanis. Laporan detail tentang kondisi rakyat yang kelaparan. Jembatan yang putus diterjang banjir bandang itu bagaimana? Rumah yang roboh, rakyat Aceh gak punya rumah lagi, kepanasan kehujanan... Siapkan rumah dan makanan...bukan referendum dan konflik bersenjata ilusi...
Sekarang ini sudah berbeda, Aceh adalah salah satu pilar Republik, yang menjadi bagian penting Republik. Bahkan salah satu Provinsi yang cerah masa depannya. Syariat Islam sudah ditegakkan, meskipun bertahap dan perlahan-lahan. Masih banyak rakyat Aceh yang harus memahami ide Syariat Islam di tengah konsep Daulah Islamiyah Republik ini. Gaya agamis sudah banyak tergerus oleh gaya hidup hedon, bahkan di tengah masyarakat Aceh sendiri.
Eksistensi Aceh dengan negeri besar ini, bahkan sudah dikenali jejak nya pada Masa Majapahit, Aceh adalah bagian penting yang selalu ikut membangun bersama Republik.
Fokus tulisan yang salah, dan cenderung tendensius, yang tidak memahami kelembutan, bahasa gaya Melayu Nusantara, malah membuat narasi tendensius itu, menjadi telanjang dan terlihat dengan jelas.
Tapi sebagai media, yang tidak terverifikasi Dewan Pers, mungkin BBC bisa berlega hati.
Mungkin, tidak akan ada kaor-kaor dari Dewan Pers, seperti ketika media yang sama, adalah media tidak terverifikasi di dalam negeri.
Jurnalisnya juga tidak punya sertifikat uji kompetensi jurnalis. Sebuah kelucuan yang jika diteruskan bakal menjadi lebih parah.
Jurnalis dikenali dengan tulisannya, bukan oleh sertifikat uji kompetensinya. Punya sertifikasi kompetensi tapi tidak punya etika seorang jurnalis sejati, apakah disebut seorang jurnalis ?
Sebuah tulisan yang tendensius, sebenarnya secara otomatis, menjadi tidak terlihat menyenangkan jika dibaca. Dan tentu saja karena kualitasnya tidak menyenangkan, rate professional media, bisa berubah menjadi dari media professional menjadi alat propaganda semata.
Jakarta juga tahu, bahwa dana sangat besar, sudah masuk sejak tahun 2000 an, dengan tujuan untuk menghancurkan Republik, menjadi berkeping-keping, seperti konflik Balkan, atau Arab Spring yang sekarang bergerak menjadi pembantaian di Gaza.