Satelit LEO Jadi Strategi Baru Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional ?
Bekasi, Informatika News Line, 14/08/2025
Meski puluhan tahun telah membangun back bone IT Telekomunikasi Nasional. Akan tetapi kapasitas dan jangkauan jaringan IT Nasional masih membutuhkan dukungan sistem berkapasitas cukup besar. Lokasi-lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih sangat membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang handal.
Menko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) menyampaikan urgensi mendesak, gelar satelit orbit rendah, Low Earth Orbit (LEO), untuk memperkuat infrastruktur digital Nasional ini.
Satelit Low Earth Orbit (LEO) digadang menjadi solusi strategis untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, karena berbagai keuntungan teknis yang dimiliki oleh Teknologi Satelit Orbit rendah ini.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam memberikan arahan penting yang dibacakan oleh Marsekal Madya TNI Agus Pandu Purnama (Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika).
Pesan penting Deputy Menko Polkam ini disampaikan pada acara “Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Satelit LEO dalam rangka Penguatan Infrastruktur Digital Nasional” di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025).
“Untuk mewujudkan keadilan sosial di era digital, kita tidak cukup membangun jalan dan jembatan, tetapi juga jaringan dan konektivitas digital yang andal, aman, dan merata, hingga ke pelosok nusantara dari Miangas sampai Rote, dari Natuna hingga Merauke,” pesan Deputy Menko Polkam.
Selain itu Asdep Deputy, Marsma Pandu juga mengungkapkan bahwa tantangan geografis Indonesia yang luas membuat infrastruktur digital terestrial seperti fiber optic, BTS, Jaringan Microwave, belum mampu menjangkau seluruh wilayah.
“Teknologi satelit LEO hadir sebagai game changer, sebagai harapan baru dalam membalik peta ketimpangan digital,” terang Marsma Pandu.
.jpeg)
Baca Juga :
Pertempuran Baru Back Bone Pendukung Layanan Last Mile ? Google Taara, Siap Serbu Starlink ?
Satelit Orbit Rendah LEO dapat dimanfaatkan untuk pendidikan on line di desa terpencil, layanan kesehatan digital di pulau terluar, hingga koordinasi pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana secara real-time.
“Hal ini karena Satelit LEO mampu menghadirkan konektivitas berkecepatan tinggi tanpa menunggu pembangunan fisik yang mahal dan memakan waktu,” kata Marsma Pandu.
Asdep Telekomunikasi dan Informatika juga tidak lupa mengingatkan, bahwa ada juga risiko strategis yang tidak boleh diabaikan.
“Ketergantungan pada operator asing, celah keamanan siber, kerentanan terhadap pelanggaran kedaulatan data, dan belum adanya kerangka regulasi nasional yang komprehensif adalah ancaman nyata yang ada di depan mata,” kata Marsma Pandu.
Pada kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga mendorong agar dapat dilakukan percepatan penyusunan kebijakan dan tata kelola nasional pemanfaatan satelit LEO yang berorientasi pada kepentingan nasional.
“Penguatan pengawasan spektrum dan orbit, juga pembangunan kemampuan nasional dalam riset, manufaktur satelit, dan mitigasi ancaman siber berbasis luar angkasa, merupakan hal yang harus segera dilakukan,” ujar Pandu menutup sambutan.
Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari regulator, praktisi keamanan siber, asosiasi satelit, dan akademisi, untuk menyamakan visi dan merumuskan strategi lintas-sektor. Hadir dalam acara penting ini, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Kemenkomdigi, Kepala Bidang Riset & Pusat Data ASSI (Assiasi Satelit Seluruh Indonesia), dan sejumlah Pengamat Telekomunikasi.
Peta Pengembangan Satelit LEO Indonesia
Sampai dengan pertengahan tahun 2025, infrastruktur satelit orbit rendah LEO masih belum dimanfaatkan secara efektif oleh operator satelit dalam negeri. Beberapa operator satelit LEO global telah memanfaatkan orbit rendah pada ketinggian 300 km sampai 2000 km di atas permukaan bumi.
Konsorsium Global yang sudah menggunakan orbit ini untuk komersial dantaranya adalah Star Link milik Elon Musk, Oneweb-Sat Constellations, China Nas-Sat Internet Project, Kuiper System, Hughes Net, Viasat, O3b m Power.
Amazon adalah pemain baru yang pertengahan Agustus ini juga memanfaatkan orbit satelit ini. Peluncuran yang dilakukan dengan roket Falcon 9 milik SpaceX (Starlink) sempat empat kali terhalang hujan awal pekan lalu.
Amazon menggunakan Satelit Kuiper dan mencatatkan peluncuran satelit ke-4 yang berjalan sukses. Sampai Selasa lalu (12/08), Amazon sudah menggelar 102 satelit di orbit rendah.
Roket Falcon 9 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida (11/08) pada pukul 08.35 manyusul keberhasilan 24 satelit Kuiper Amazon yang sudah sukses mengorbit sebelum nya.
Starlink milik Elon Musk sendiri saat ini memiliki konstelasi 8.000 lebih satelit dan melayani 5 juta pelanggan di seluruh dunia, termasuk pengguna Indonesia.
Amazon mengejar deadline FCC (Federal Communication Commisiion) Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat yang jika tidak dipenuhi maka Amazon akan terkena pinalti yang merugikan.
FCC adalah Badan Regulator Independen Telekomunikasi milik Amerika Serikat yang mengatur seluruh ketentuan teknis regulasi Telekomunikasi selama puluhan tahun. Pemerintah Amerika menyerahkan seluruh pengelolaan teknis dan bisnis Telekomunikasi kepada badan yang pimpinannya diangkat oleh Presiden dan juga oleh Senat Amerika Serikat.
Di Indonesia, Badan Regulator Independen Telekomunikasi (BRTI) yang dimaksudkan berfungsi sama dengan FCC yang dibentuk pemerintah sejak tahun 2000 an. BRTI dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada November 2020 yang lalu. Sehingga praktis tidak ada lagi lembaga independen yang mengatur telekomunikasi nasional, semua pengaturan teknis telekomunikasi nasional dipegang kembali oleh pemerintah.
Akan tetapi selama 20 tahunan beroperasi, BRTI lebih menjadi alat perpanjangan politik pemerintahan di Telekomunikasi dibandingkan menjadi alat regulasi yang benar benar independen.
Penunjukan pejabat nya misalnya, lebih berorientasi politis dibandingkan professional teknis. Selama 20 tahunan berjalan, BRTI juga tidak berhasil mengarahkan perkembangan teknis dan bisnis telekomunikasi lebih baik. Mungkin ada baiknya jika dibubarkan pada saat itu.
FCC Amerika Serikat melakukan pengaturan yang ketat pada implementasi teknologi telekomunikasi untuk kepentingan publik. Bahkan tidak jarang keputusan teknis FCC menjadi dasar implementasi kebijakan ITU (Internasional Telecommunication Union).
Dalam kasus satelit orbit rendah ini FCC memberikan lisensi dan mendorong operator baru, salah satunya Amazon, untuk menggelar 1.600 satelit di orbit hingga Juli 2026 mendatang, dengan konstelasi penuh 3.236 satelit pada Juli 2029.
Amazon telah memesan 83 peluncuran satelit, termasuk 3 di antaranya dengan bantuan SpaceX, Elon Musk.
Meski masih dalam tahap awal membangun konstelasi, Amazon telah meneken kesepakatan dengan beberapa negara untuk menggelar layanan komersilnya pada akhir tahun 2025 ini.
Indonesia sendiri belum memiliki konsep penggunaan orbit LEO ini. Bukan sekedar karena BRTI telah bubar, akan tetapi kurang nya inisiatif non pemerintah yang mendorong inisiatif lebih kuat, bahkan pada saat BRTI masih beroperasi penuh.
Inisiatif satelit orbit rendah dalam negeri yang diinisiasi oleh LAPAN (sekarang jadi BRIN) misalnya gagal dikembangkan ke arah layanan komersial oleh BRTI. Sehingga adanya BRTI sama seperti tidak adanya.
Akan tetapi tanpa lembaga independen, perkembangan telekomunikasi seperti tersandera oleh keruwetan kerja pemerintah. Tidak fokus pada pengembangan telekomunikasi baik dari sisi teknis atau bahkan sisi komersial.
LAPAN yang saat ini berubah nama menjadi BRIN telah berhasil meluncurkan Satelit citra LEO pada tahun 2007. Satelit riset dengan nama LAPAN-A1 itu berada di orbit LEO pada ketinggian 630 kilometer, berfungsi sebagai satelit pengamatan bumi berbasis video kamera.
Bahkan sampai tahun 2025 ini (18 tahun sejak diluncurkan) Satelit LEO, LAPAN-A1 masih mampu mengorbit dan menerima sinyal dari stasiun bumi, walaupun beberapa panel sudah tidak bekerja secara optimal. LAPAN-A2 diluncurkan pada tahun 2015 dan LAPAN-A3 pada tahun 2016. Akan tetapi satelit BRIN ini diluncurkan tidak dalam konteks komersial, hanya dalam lingkup penelitian semata.
Sehingga bahkan slot orbit satelit di orbit LEO ini pun belum diambil ijinnya oleh pemerintah di ITU (International Telecommunication Union), artinya tidak pernah ada Satelit LEO yang boleh beroperasi dalam manajemen pemerintah, jika slot orbit satelit ini tidak diduduki secara legal di ITU oleh pemerintah.
Satelit LAPAN-A1 diluncurkan 18 tahun yang lalu, pada 10 Januari 2007, dan menjadi satelit pertama yang 100 persen berhasil dibuat oleh anak bangsa. Satelit LAPAN-A1 telah mengorbit sejak diluncurkan pada 10 Januari 2007 dan tercatat menjadi satelit LEO paling pertama yang ada di dunia. Satelit ini sebenarnya membuka cakrawala dan harapan baru untuk pengusaan teknologi dan kemajuan riset satelit Indonesia. Akan tetapi lemahnya manajemen pemerintah dalam menyambut beragam inisiatif cerdas seperti ini melumpuhkan riset yang bahkan baru saja bangkit bersemi.
.jpeg)
Baca Juga :
Cetak Biru Bisnis Satelit Indonesia
Satelit LEO Jadi Strategi Baru Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional ?
Satelit mikro LEO yang diluncurkan oleh LAPAN (BRIN) adalah salah satu inisiatif pengembangan Satelit LEO Indonesia.
Pada akhir tahun lalu (2024), kerja sama antara BRIN dengan PT PSN direncanakan akan meluncurkan Satelit LEO komersial pada tahun 2026. Satelit LEO ini akan beroperasi di atas kawasan katulistiwa. Kabar menarik dari operator satelit Seluler Global milik Indonesia, PSN ini menandai bangkit nya pemanfaatan lebih komersial orbit satelit rendah ini.
Dalam catatan Informatika News Line, Industri satelit komunikasi pada tahun 2025 ini diperkirakan berkembang dan akan mencapai nilai bisnis sebesar 600 miliar US. dolar (12.000 triliun rupiah). Dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 1,8 triliun US dolar (36 ribu Trilyun rupiah) pada 2035.
Kita tinggal menunggu semangat PT PSN dan kolaborasi nya dengan BRIN. Pasar sudah disiapkan dengan baik oleh Menko Polkam di daerah 3 T, tak lagi ada pasar yang tidak jelas. Atau kalau mau bersaing dengan professional, ada juga 5 juta pasar yang saat ini dikuasai real oleh Star Link. Bahan bahan dasar untuk penguasaan market yang siap diolah. Termasuk kebutuhan internet kecepatan tinggi di seluruh wilayah Republik. Atau bahkan mungkin ada operator baru yang siap ikut bertarung di pasar lokal dengan bantuan pemerintah. Tapi sambil menunggu gelar strategi pemanfaatan dalam negeri dulu tentunya. Tak bisa terlalu lama, karena Elon Musk sudah mulai memasuki langit Indonesia. Di tengah kebutuhan internet kapasitas tinggi warga negara, jika tak ada yang lokal, maka terpaksa harus menggunakan konsumsi dari operator global.
Gempar Ikka Wijaya
Kandidat Ketua BRTI, Anggota Pantek ISO 270xx BSN, Anggota Teknis Dewan TIK Nasional