Projo Bukan Projo
Politik Makna dan Rebranding Relawan
Publik seperti kembali dibuat terbangun ketika Budie Arie, Ketua Relawan Projo, mengangkat makna nama organisasinya. Ia menegaskan bahwa Projo bukanlah “Pro Jokowi”, melainkan bermakna “rakyat” atau “mencintai rakyat” dalam bahasa Sanskerta.
Namun, pencarian makna kata projo dalam khazanah bahasa Sanskerta nyaris mustahil ditemukan—setidaknya sesuai klaim sang ketua. Yang muncul justru kebingungan makna dan tafsir. Para pemerhati bahasa mendapati bahwa istilah yang mendekati makna rakyat atau negara dalam tradisi Jawa-Kawi dan Sanskerta justru lebih sering merujuk pada istilah praja atau raja, bukan projo.
Dalam sejumlah naskah Jawa kuno, seperti Serat kerajaan Jawa, Wulangreh dan Serat Tripama, kata praja/projo digunakan untuk merujuk menyebut rakyat, negara, atau tatanan pemerintahan, demikian juga kata palaja yang bermakna rakyat.
Dengan demikian, besar kemungkinan yang dimaksud adalah praja, yang kemudian mengalami transformasi fonetik menjadi projo—sebuah fenomena yang lumrah dalam dialektika Jawa.
Barulah ketika pengucapan diubah, maksud itu mulai terasa. Kata projo yang dimaksud tampaknya merujuk pada praja—seperti dalam frasa Praja Muda Karana. Dalam tradisi Jawa, transformasi bunyi dari praja menjadi projo memang dimungkinkan. Itulah kekayaan sekaligus kerumitan bahasa, terutama ketika ia masuk dalam ruang politik.
Konteks Baru: Rebranding Politik dan Pergeseran Makna
Pada 1 November 2025, dalam Kongres III Projo, Ketua Umum Budi Arie Setiadi secara eksplisit menyatakan bahwa “Projo bukan lagi Pro-Jokowi”, melainkan bermakna “negeri dan rakyat” dalam bahasa Sanskerta. Ia juga mengumumkan perubahan logo Projo, agar organisasi relawan ini tidak lagi terkesan berpusat pada kultus individu.
“Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat,” ujar Budi Arie sebagaimana dikutip Informatika News Line (2 November 2025).
Namun, catatan akademik menunjukkan bahwa kata projo tidak ditemukan dalam kamus formal Sanskerta; yang ada adalah kata prajā (प्रजा) yang berarti rakyat atau negeri. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa “projo” lebih merupakan adaptasi fonetik dari “praja” ketimbang istilah asli Sanskerta. Fenomena ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa klaim bahasa sering kali menjadi bagian dari strategi retorik politik—mengalihkan makna agar terasa baru, segar, dan kontekstual.
Secara politis, perubahan makna dan simbol ini menandai fase re-branding Projo, dari gerakan relawan yang identik dengan Jokowi menjadi organisasi yang siap menyesuaikan diri dengan lanskap kekuasaan baru.
Dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menegaskan arah transformasi ini: relawan menjadi institusi, loyalitas personal berubah menjadi loyalitas struktural.
Politik Makna: Dari Bahasa ke Persepsi
Dalam konteks bahasa, ini wajar; namun dalam konteks politik, pemilihan bunyi dan makna tidak pernah netral.
Politik, bagaimanapun, bukan sekadar soal bahasa; ia adalah soal persepsi. Dan persepsi adalah komoditas yang dapat diproduksi. Nama organisasi, makna kata, bahkan akar bahasa dapat disulap menjadi narasi untuk melunakkan transisi, membangun jembatan opini, merawat legitimasi, atau membentuk kembali garis loyalitas.
Beberapa pengamat membaca pernyataan Budie Arie sebagai sinyal perubahan poros politik; sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai strategi retorik biasa. Yang jelas, publik dipaksa mengatur ulang memorinya: Projo ternyata bukan Pro-Jokowi—atau lebih tepatnya, sekarang dipilih untuk tidak disebut demikian.
Retorika ini seperti permainan lampu lalu lintas: merah, kuning, hijau—semuanya tergantung siapa yang memegang saklar narasi. Ketika makna dapat dikonstruksi ulang sewaktu-waktu, publik bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga objek rekayasa—uji coba permainan persepsi.
Dan ketika narasi berubah, jarum pendulum kesalahan pun diarahkan kepada “teman-teman media.” Strategi klasik dalam teater politik: menjadikan pihak lain sebagai peredam kejut, buffer of blame atau bahkan scapegoat, kambing hitam. Dalam politik, bahasa bukan sekadar alat komunikasi—bahasa adalah alat instrumen kekuasaan.
Bahkan dengan bahasa yang ditata dan diatur ulang dengan baik, bisa membuat pihak lain menjadi tertuduh penderita sebagai proxy dari kesalahan yang sebenarnya telah didesain sebelumnya.
Baca Juga :
Menyerahkan Data Warga Ke Amerika Serikat ? : Serahkan Saja Pada Yang Menguasai Teknologi nya
Manufacturing Consent: Bahasa Sebagai Alat Kekuasaan
Konsep ini mengingatkan kita pada teori Manufacturing Consent, istilah yang diperkenalkan Noam Chomsky dan Edward S. Herman dalam bukunya Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988). Budia Arie rupanya sangat memahami konsep dan teori manufacturing consent ini.
Secara sederhana, manufacturing consent adalah proses memproduksi persetujuan publik secara halus melalui kontrol informasi dan framing media. Publik merasa memilih, padahal sesungguhnya diarahkan.
Membentuk atau “memproduksi” persetujuan/dukungan publik melalui media dan informasi yang dikendalikan.
Jadi masyarakat dibentuk opini dan cara berpikirnya secara halus oleh kekuasaan, elite ekonomi, dan media besar, sehingga mereka seolah-olah memberi persetujuan secara sukarela terhadap sesuatu — padahal yang terjadi adalah konsentrasi atau fokus dari memori massa yang sebenarnya sedang dimanufacturing, sebenarnya kesadaran massa sedang diarahkan.
Dalam teori manufacturing consent ini dibuatlah sebuah batasan atau bingkai bahwa publik atau massa hanya boleh memikirkan sesuatu dengan apa yang telah ditentukan dan apa yang boleh dipikirkan, yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak boleh.
Sudut pandang publik pada isu politik/ekonomi diarahkan pada fokus tertentu, Narasi dibingkai sehingga publik mendukung keputusan politik atau elite. Melakukan pengabaian atau mengecilkan informasi yang merugikan fokus yang diinginkan dari kekuasaan
Dalam manufacturing consent, politik bukan semata-mata hanya seni memimpin, tetapi seni membentuk apa yang dianggap benar. Dalam istilah Chomsky: manufacturing consent — memproduksi persetujuan publik sebelum mereka sadar sedang diarahkan.
Dalam kerangka ini, opini massa tidak tumbuh organik, melainkan dibentuk melalui:pengalihan fokus isu (agenda-setting), pembatasan ruang berpikir (thought-boundary), penonjolan narasi tertentu dan penenggelaman narasi lain, penataan bahasa untuk membentuk realitas sosial
Ringkasnya publik diberi ruang berpikir yang terkurasi, dan yang berada di luar bingkai yang sudah dikurasi ini dianggap tidak sah.
Pertarungan di Dalam Kamus
Inilah politik makna. Pertarungan tidak lagi terjadi di jalanan, melainkan dalam kamus dan etimologi. Siapa yang menguasai makna, menguasai kesadaran. Politik bukan lagi hanya perebutan kekuasaan, tetapi perebutan definisi atas apa itu “rakyat”, “loyalitas”, dan bahkan “kebenaran”.
Dalam atmosfer seperti ini, homo homini lupus—manusia serigala bagi sesamanya—tidak lagi menjadi adagium moral, adagium filosofis. Rumusan orang Yunani itu menjadi prinisp operasional politik, menjadi protokol operasional. Bukan hanya manusia menjadi sergala bagi manusia lainnya, memangsa sesama manusia, tetapi kata-kata memangsa maknanya sendiri, kata-kata menjadi serigala bagi maknanya sendiri.
Akhirnya, politik kata-kata tidak sekadar permainan bunyi, politik kata-kata menjadi medan pertarungan memperebutkan memori, persepsi, dan legitimasi. Dan publik, mau tidak mau, terus dipaksa belajar membaca ulang makna: mana yang benar-benar untuk rakyat, dan mana yang sekadar memakai nama rakyat.
Dalam politik modern, pertarungan tidak lagi terjadi di lapangan, melainkan dalam kamus dan definisi dasar. Di sanalah pertempuran sesungguhnya: adu kekuasaan untuk mendefinisikan apa itu rakyat, siapa itu pejuang, bahkan apa itu kebenaran.
Politik bukan sekadar memperebutkan suara, tetapi memperebutkan makna. Sebab ketika makna dikuasai, kesadaran publik ikut dikendalikan. Ini adalah hakikat Politics of Meaning — perebutan makna lewat bahasa untuk memperoleh kekuasaan dan legitimasi.
Ya, begitulah jika kemudian politik salah arah—menjadi alat pemuas syahwat dan hawa nafsu. Titik ketika politik kehilangan kesakralannya. Ketika makna diperdagangkan, bahasa menjadi alat syahwat kekuasaan. Politik yang seharusnya menjadi alat etis untuk menata negeri, justru menjadi pembantu ego, syahwat dan hawa nafsu.
Kelicikan menggantikan kejujuran, dan bukan Causa Prima sebagai tujuan, melainkan thawaf ego—berputar-putar di sekeliling ego, pada diri yang dipertuhankan.
Selamat, Pak Budie Arie. Bersiaplah bergabung dengan partai pemenang pemilu yang baru. Welcome to the jungle (Al Syarif)