STRATEGI LAGU LAMA : SILPA Bojonegoro, Jadi Langkah Antisipasi Penurunan Pendapatan DBH Migas di 2026 untuk Pembangunan Berkelanjutan
Bojonegoro Informatika NewsLine, 28/10/2025
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Wakil Bupati Nurul Azizah, memastikan bahwa pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Pernyataan Wakil Bupati ini menanggapi adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025.
Menurut Nurul Azizah adanya Silpa 2025 yang cukup besar ini menjadi salah satu strategi pemerintah kabupaten, dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Sebelumnya, hasil evaluasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian, meminta agar, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bijak dalam mengelola SILPA 2025, agar bisa dimanfaatkan tahun 2026.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan secara rinci komposisi pendapatan Kabupaten Bojonegoro di 2025-2026.
Baca Juga :
Silpa Bojonegoro 2018, Capai Rp1, 3 T, Akan Dipakai APBD 2019 ?
Menurut Nurul Azizah, Dana Bagi Hasil Migas Bojonegoro akan mengalami penurunan pada tahun 2026 yang akan datang. DBH Migas yang semula Rp 4,5 triliun akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 3,3 triliun, atau berkurang Rp 1,2 triliun.
Kedua, Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,68 triliun. PAD ini termasuk kontribusi empat RSUD swadana sebesar kurang lebih Rp 563 miliar. Maka yang bisa digunakan ialah pendapatan di 2026 nanti dengan perkiraan pendapatan di 2026 adalah DBH Migas sebesar Rp 3,3 triliun dan PAD murni ± Rp 400 miliar. Sehingga total sekitar Rp 3,7 triliun.
"Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 (yang akan mengalami) defisit, sehingga perlu dukungan SiLPA 2025," jelas Nurul Azizah.
Wabup juga mengungkapkan, bahwa SiLPA 2025, nantinya akan digunakan untuk mendukung program pemerataan pembangunan desa. Beberapa diantaranya, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), BKD mobil siaga, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), hingga beasiswa bagi pelajar di Bojonegoro sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat,” tegas Wabup dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025 di Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).
https://data.bojonegorokab.go.id/badan-pengelolaan-keuangan-dan-anggaran-daerah.html@detail=data-persentase
Komposisi belanja daerah pada APBD 2026 akan meliputi: belanja pegawai Rp 2,7 triliun; dana abadi migas (cadangan) Rp 500 miliar; premi UHC (BPJS Kesehatan) untuk pekerja rentan Rp 37 miliar; beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp 39 miliar; serta Alokasi Dana Desa (ADD).
Untuk efisiensi dan efektivitas strategi pengelolaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan efisiensi pada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta efisiensi pada proyek yang belum bisa dilaksanakan karena terkendala perizinan, semisal rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo, dan sebagainya.
"Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan SiLPA produktif untuk mendukung APBD 2026," tegas Nurul Azizah.
Kebijakan ini, menurut Wakil Bupati, juga sebagai wujud pengelolaan keuangan yang hati-hati. Agar program prioritas masyarakat tidak terganggu dengan adanya perubahan fiskal nasional ke depan.
“Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” kata Nurul Azizah.
Sisa anggaran lebih pembangunan di Bojonegoro bukan hanya terjadi pada tahun 2025 ini saja. Satu data Bojonegoro yang merupakan data resmi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk publik mencatat Silpa dari tahun ke tahun yang terus menerus terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Angka fluktuatif Silpa ini selalu bergerak di angka 1,5 Trilyun rupiah sampai lebih dari 3 Trilyun rupiah. Bahkan angka ini naik tajam pada tahun 2025 mencapai 3,5 Trilyun rupiah. (PDSJH)
Baca lebih Lanjut : RUBRIK BOJONEGORO REVIEW