Thailand menghadapi goncangan politik Dan
Ancaman Hubungan Yang Memburuk Dengan Kamboja
BANGKOK, 23/06/2025
Pemerintah Thailand mengumumkan adanya perombakan kabinet yang serius dalam minggu ini, Senin (23/06).Perombakan kabinet ini dilakukan di tengah kondisi pertikaian perbatasan dengan Kamboja yang membuat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berada dalam kondisi terancam kekuasaanya.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam beberapa waktu terakhir, dipicu oleh sengketa perbatasan kedua negara. Sengketa ini menyebabkan bentrokan berdarah, termasuk tewasnya seorang tentara Kamboja dalam pertikaian bulan lalu. Kamboja mengajukan petisi ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sejumlah negara anggota ASEAN mengingatkan kedua negara agar menghindari tindakan saling membalas terhadap konflik yang tengah terjadi.
Pertikaian ini memicu terganggunya perdagangan bilateral antara kedua negara, termasuk penangguhan pembelian dan pasokan gas ke Thailand oleh Phnom Penh, Kamboja, yang mulai diberlakukan pada hari Senin (23/06) ini.
Di Bangkok, koalisi partai di Parlemen Thailand yang dipimpin oleh partai Pheu Thai Paetongtarn terancam oleh keluarnya partai anggota aliansi utama.
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai berusaha untuk mendamaikan potensi perpecahan koalisi di parlemen ini
"Saya 100% yakin bahwa kami akan bergerak maju dengan kuat setelah perombakan kabinet selesai minggu ini," kata Phumtam kepada pers sebagaimana yang dikutip oleh Reuters.
Paetongtarn, adalah Perdana Menteri wanita Thailand, yang sebenarnya baru mengenal politik praktis. Beberapa pengamat menyatakan bahwa PM masih merupakan praktisi pemula dalam dunia politik praktis. Berbeda dengan ayahnya mantan PM Thaksin Shinawatra. PM wanita yang berusia 38 tahun ini dikecam keras, setelah panggilan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen bocor ke publik. Pembicaraan telepon ini, Rabu (18/06) yang lalu, sebenarnya bertujuan untuk meredakan sengketa perbatasan, yang telah lama terjadi antara kedua negara.
Dalam rekaman audio pembicaraan yang bocor itu, Perdana menteri Thailand terkesan sangat merendahkan diri di hadapan HUn Sen, politisi Kamboja senior itu. Kesan sangat merendahkan diri ini ditambah dengan ucapan PM yang terkesan merendahkan seorang komandan militer senior Thailand, yang selama ini, bertanggung jawab atas wilayah perbatasan yang disengketakan.
Beberapa jam setelah rekaman audio pembicaraan tersebut dipublikasikan, anggota koalisi terbesar kedua, Partai Bhumjaithai, keluar dari koalisi dengan pemerintah.
Keluarnya Partai terbesar kedua ini dari koalisi pemerintahan, segera mengancam mayoritas suara parlemen pendukung PM, dan juga bahkan mengancam jabatan perdana menteri Paetongtarn. Setelah pukulan berat partai Bhimjaithai, Partai Pheu Thai berupaya keras mempertahankan sisa anggota koalisi nya di parlemen. Perombakan kabinet yang dilakukan mangatur ulang jabatan-jabatan menteri, yang sebelumnya dipegang oleh Partai Bhumjaithai. Stabilitas koalisi baru dengan susunan kabinet baru ini, akan diuji di parlemen, yang dijadwalkan bersidang lagi minggu depan.
Read More :
Thailand menghadapi goncangan politik Dan Ancaman Hubungan Yang Memburuk Dengan Kamboja
Protesters Rally in Thai Capital to Demand Premier’s Resignation
Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej, Meninggal dunia
Protes besar dilakukan kelompok anti pemerintah di jalan-jalan utama Thailand. Kelompok demonstras menyampaikan protes keras, dan menuntut pengunduran diri Perdana menteri yang direncanakan akan dimulai pada hari Sabtu ini.
PM Paetongtarn juga menghadapi pengawasan ketat dari pengadilan, setelah sekelompok senator parlemen, menginginkan pemecatan PM muda ini. Kelompok ini juga mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi untuk menyelidiki tuduhan adanya penyelewengan dan korupsi pada peristiwa bocornya panggilan telepon tersebut.
"Pemerintah tidak bisa menganggap remeh apa pun yang sedang terjadi," kata Professor Titipol Phakdeewanich, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani sebagaimana yang dikutip oleh Reuters. "Akan ada lebih banyak ketidakstabilan di masa depan."
Hubungan baik sebenarnya terjalin antara keluarga Shinawatra dan Hun Sen.
Latar belakang hubungan keluarga yang baik ini membuat Pemerintah mendorong solusi diplomatik, untuk mengatasi gejolak perbatasan tersebut. Namun, rekaman audio yang dirilis secara tiba-tiba oleh team Hunsen itu, tidak hanya membuat pemerintah Thailand terpojok, tetapi juga memperburuk hubungan kedua negara tetangga.
PM Kamboja Hun Manet,yang juga putra Hun Sen, mengatakan pada hari Minggu (22/06) bahwa pemerintahannya akan menghentikan semua impor bahan bakar dan gas dari Thailand, menyusul langkah sebelumnya untuk menghentikan masuknya beberapa hasil pertanian dari Thailand.
"Perusahaan pemasok bahan bakar di Kamboja mampu mengimpor bahan bakar dalam jumlah yang cukup dari sumber lain untuk memenuhi permintaan bahan bakar dan gas dalam negeri," kata PM Hun Manet dalam sebuah unggahan di Facebook.
Baca juga
1900 Mayat Per Tahun Perdagangan Manusia
Penerangan Hukum : Peran Penting Kejaksaan Cegah Human Trafficking dan Pemberantasan Korupsi
2026 : Setengah Juta Lowongan Pekerja Migran Baru, Dengan Prediksi Devisa Remitansi Rp 439 Triliun
Moratorium TKI Arab Saudi Batal Dicabut Pemerintah ? Konsep Perbudakan nya Tidak Bisa Diubah ?
Pemerintah Thailand menyerahkan kendali dan penjagaan penyeberangan perbatasan kedua negara kepada pihak militer. Militer meningkatkan larangan akses masuk dan bahkan menutup satu titik penyeberangan, dengan alasan masalah keamanan.
Kamboja merupakan pasar ekspor terbesar ke-11 Thailand tahun lalu. Menurut data dari Pemerintah Thailand milai perdagangan bilateral mencapai 10,4 miliar USD antara kedua negara tersebut. Perdagangan didominasi oleh perdaganagan batu mulia, perhiasan, dan bahan bakar, menurut data pemerintah Thailand. Lebih dari setengah juta pekerja Kamboja bekerja di Thailand, menurut data Kementerian Tenaga Kerja Thailand.
"Situasi di kedua negara ini rumit; bukan hanya konflik antara kedua negara, Ada juga dimensi sentimen antara kedua keluarga Hun-Shinawatra yang masih dapat mengguncang pemerintahan."" kata Professor Titipol Phakdeewanich lebih lanjut.
Laporan : Vijay/Reuters