Tidak ada Sekolah Rakyat Di Sidoarjo, Eh Ada Ya ?
.jpeg)
Sidoarjo, 7 April 2025
Sebanyak 200 sekolah rakyat dibuka di seluruh Indonesia. Program Sekolah Rakyat ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo.
Pada Sidang Kabinet 21 Maret 2025 yang lalu Presiden Prabowo menyinggung realisasi dan operasionalisasi sekolah rakyat di Seluruh Indonesia.
Ide brilian Presiden Prabowo ini adalah ide memangkas birokratisasi dan degradasi parah yang terjadi meluas di dunia pendidikan Nasional.
Ribuan bahkan jutaan anak sekolah di Indonesia gagal menikmati pendidikan yang berkualitas dan murah, karena ulah oknum dan relatif buruknya sistem di dunia pendidikan Nasional yang cenderung tidak serius pada marwah pendidikan untuk seluruh anak bangsa.
Di Sidoarjo saja, berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPS) ada hampir 7000 anak tidak sekolah. Jumlah ini tak seberapa dibandingkan lebih dari 245 ribu anak tidak sekolah yang dibiarkan begitu saja di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan di tingkat Nasional ada lebih kurang 2,2 juta anak tidak sekolah yang tidak terurus oleh dunia pendidikan Nasional. Data pemerintah ini tak seberapa dibandingkan data yang dilansir oleh Koalisi Kawal Pendidikan yang menyebutkan ada 4,6 juta anak putus sekolah yang gagal menikmati fasilitas pendidikan yang baik.
Terlalu banyak wacana yang berkembang di dunia Pendidikan Nasional, yang berakibat malahan tidak memecahkan masalah pendidikan Nasiona. Terlalu banyak konsep yang malah membuat angka anak putus sekolah naik dan membuat anak anak bangsa ini menjadi tidak terlayani oleh pendidikan nasional dengan baik.
Dari sumber DPRD Kabupaten Sidoarjo, tidak ada nomenklatur yang mencantumkan program sekolah rakyat yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo.
Akan tetapi tunggu dulu, Kamis (3/4) yang lalu Menteri PU Dody Hanggodo melakukan peninjauan lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Tepat nya berlokasi di Gedangan, Sidoarjo.
Sekolah Rakyat di Sidoarjo ini akan menggunakan Gedung Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kampus Gedangan.
Gedung UNESA kampus Gedangan, Sidoarjo, ini memang akan dilakukan pembangunan ulang oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah rakyat yang akan secepatnya beroperasi.
"Untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kementerian PU memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi berbagai syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, fasilitas olahraga dan lain-lain," kata Menteri Dody.
"Program Sekolah Rakyat ini harus didorong dan didukung oleh seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Karena butuh waktu untuk mempersiapkan Sekolah Rakyat ini, maka kami harus bekerja sama dan gotong royong untuk mendorong Sekolah Rakyat ini dapat selesai sesuai target," kata Menteri Dody lebih lanjut.
UNESA sendiri telah mempersiapkan fasilitas pendidikan di kampus Lidah Wetan, Surabaya untuk menjadi Sekolah Rakyat yang melayani siswa tingkat SMA.
Pada tahun 2025 ini direncanakan akan dibangun 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan biaya 10 Trilyun rupiah. Sejumlah sekolah rakyat yang dibangun ini diantaranya juga memanfaatkan lokasi sentral dan balai sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sebanyak 25 sekolah rakyat dibangun di lokasi balai sosial Kemensos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada awal Maret yang lalu (10/3) menyatakan ada 53 sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi paling lambat pertengahan tahun 2025 ini.
Dua perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Brawijaya (UNIBRAW) akan ikut aktif mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat ini.
Data dari Mendikdasmen mencatat ada kebutuhan sebanyak 60 ribu guru untuk mengoperasionalkan Sekolah Rakyat. Bahkan rekrutasi guru sekolah rakyat ini direncanakan dimulai bulan April 2025 ini.
Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan sekolah gratis bagi masyarakat miskin yang ada di seluruh Indonesia.
Tapi sampai mendekati pertengahan April 2024 ini tak ada nomenklatur sekolah rakyat ini di Pemkab Sidoarjo. Oh ya, ada sekolah rakyat di Gedangan. Tapi bukannya itu dijalankan di bawah Unesa Surabaya ? Oh ya, nanti Dinas Pendidikan Kabupaten Pemkab Sidoarjo pasti akan ikut serta ya.
Akan tetapi belum adanya respons sekolah rakyat dari Pemkab Sidoarjo ini, sebenarnya perlu dipertanyakan. Sementara daerah tetangga terdekat nya Kabupaten Mojokerto saja sudah merespons gelar sekolah rakyat Presiden ini dengan lebih cepat.
Bahkan Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko menyampaikan bahwa ada anggaran daerah khusus yang telah disiapkan Pemkab untuk mendukung realisasi Sekolah Rakyat di Mojokerto.
" Pemkab Mojokerto akan merenovasi dua ruang kelas dengan total 50 orang siswa Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026 ini." Kata Teguh Gunarko pada pers saat menjamu kedatangan Menteri PU Dody Hanggodo di lokasi Sekolah Rakyat, Gedung Diklat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto, Kamis (3/4) yang lalu.
Laporan: PDSJH