2026 : Setengah Juta Lowongan Pekerja Migran Baru, Dengan Prediksi Devisa Remitansi Rp 439 Triliun
.jpeg)
JAKARTA, 16/03/2025
Gelombang PHK Di Dalam Negeri melanda Sektor Tenaga Kerja di Indonesia. Sejumlah perusahaan besar melakukan PHK Massal yang memukul sektor tenaga kerja dalam negeri. Ribuan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kehilangan Pekerjaan nya.
Akan tetapi warga Republik tidak perlu khawatir. Pada tahun 2026 yang akan datang, Pemerintah mendorong Hampir Setengah Juta Lowongan Pekerja Migran Baru Di Berbagai Negara.
Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri Memberikan Lowongan Yang Luar Biasa Besar. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan bahwa pihaknya mendorong naiknya jumlah pekerja migran pada tahun 2026.
Sebanyak 425.000 lowongan tenaga kerja migran dari berbagai negara didorong oleh Kementerian P2MI untuk dipenuhi kebutuhannya.
Total PMI Indonesia di luar negeri sendiri dalam catatan Kementerian P2MI ada di kisaran angka mendekati 300 ribuan orang. Wamen P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla pada Akhir tahun 2024 yang lalu (31/12/2024) menyampaikan bahwa total PMI pada tahun 2024 adalah sebesar 295.439 turun beberapa ribu dari tahun 2023. Pada tahun 2023 ada sebanyak 297.108 Pekerjaan Migran, tahun 2022 ada 200.717 pekerja migran.
Menurut Kementerian P2MI Menteri ada total 5.076.000 pekerja migran resmi Indonesia yang tercatat di 100 negara di seluruh dunia. Akan tetapi menurut Menteri Abdul Kadir Karding jumlah ini masih kalah dengan 5,4 juta pekerja migran ilegal yang tidak tercatat.
" Pekerja migran ilegal Indonesia lebih banyak jumlahnya, unprocedural, untuk skill labour, tidak ada kemampuan bahasa, dan sangat rawan kena masalah, " kata Menteri Abdul Kadir.
Dari data yang disampaikan oleh Kementerian P2MI ini tercatat hampir 11 juta pekerja migran Indonesia yang berada di 100 negara di seluruh dunia. Jumlah ini diluar 41,38 juta tenaga kerja dalam negeri yang tercatat sampai dengan Februari 2025 di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta aktif program. Juga di luar 20,41 juta orang tenaga kerja yang non aktif dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini diambil dari kepesertaan program JKK, JKm BPJS ketenagakerjaan.
"Jepang saja sampai sekarang sudah meminta 70 ribu lebih pekerja migran. Kita baru mampu memenuhi sekitar 14 ribu pekerja migran saja, " kata Menteri Abdul Kadir kepada pers sebelum nya pada Senin (2/12/2024) yang lalu.
Menurut Abdul Kadir Karding, lulusan SMA dan SMK dari Indonesia (unskills labour) menjadi nelayan dan pekerja pabrik di Korea Selatan saja bisa mendapatkan gaji di kisaran 18 juta sampai 25 juta per bulan. Sementara di Kanada, tenaga perawat (skills labours) di tingkat perawat paling rendah bisa menerima upah 50 juta sampai 80 juta rupiah per bulan.
Baca juga
1900 Mayat Per Tahun Perdagangan Manusia
Penerangan Hukum : Peran Penting Kejaksaan Cegah Human Trafficking dan Pemberantasan Korupsi
2026 : Setengah Juta Lowongan Pekerja Migran Baru, Dengan Prediksi Devisa Remitansi Rp 439 Triliun
Moratorium TKI Arab Saudi Batal Dicabut Pemerintah ? Konsep Perbudakan nya Tidak Bisa Diubah ?
Komposisi pegawai migran berdasarkan data Januari-Oktober 2023 menunjukkan, bahwa dari 237.992 orang pekerja migran, ada sejumlah pengelompokan pekerja migran. Kelompok pekerja migran ini meliputi berbagai skema penempatan, seperti government to government, penempatan melalui P3MI, penempatan perorangan, dan UKPS.
Rincian penempatan TKI Pekerja Migran adalah sebagai berikut
Skema government to government: 9.645 orang
Skema penempatan melalui P3MI: 189.101 orang
Skema penempatan perorangan: 16.230 orang
Skema penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS): 271 orang
Dengan penyampaian adanya lowongan 425 ribu pekerjaan di tahun 2026, maka terdapat kenaikan lebih dari 100 ribu lowongan kerja migran baru.
Dengan peningkatan sebesar ini, remitansi atau devisa yang dikirim para pekerja ke Indonesia diperkirakan mencapai Rp 439 triliun.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa pencapaian ini akan didukung dengan pencabutan moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke lokasi negara berbahaya. Arab Saudi adalah salah satu lokasi negara berbahaya yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Selain Arab Saudi pemerintah juga mencatat Thailand, Myanmar, dan Kamboja Sebagai Lokasi Negara yang sangat berbahaya.
Baca Juga :
Thailand menghadapi goncangan politik Dan Ancaman Hubungan Yang Memburuk Dengan Kamboja
Protesters Rally in Thai Capital to Demand Premier’s Resignation
Untuk saat ini lokasi Arab Saudi akan dicabut moratorium nya, sehingga para pencari tenaga kerja akan bisa memasuki lokasi kerja di Arab Saudi. Sebanyak 600 ribu lowongan kerja di Arab Saudi terbuka lebar saat ini
Menurut Abdul Kadir, pengiriman TKI ke Saudi Arabia yang kembali dibuka akan berkontribusi besar dalam pencapaian target kenaikan lowongan kerja migran di tahun 2026 yang akan datang.
"Pencabutan moratorium rencananya akan dilakukan Maret ini, insya Allah tanggal 20 jika tidak ada halangan," ujar Abdul Kadir di Jakarta, Minggu (16/3/2025).
Setelah moratorium ke Arab Saudi dicabut, pemerintah menargetkan pengiriman 600.000 TKI ke Arab Saudi.
Dari jumlah tersebut, 400.000 pekerja akan ditempatkan di sektor domestik, sementara 200.000 lainnya merupakan tenaga kerja terampil (skilled labour).
"Kita dapat kuota dari Arab Saudi sebesar 600 ribu tenaga kerja, 400 ribu orang, untuk domestik dan 200 ribu orang untuk tenaga kerja terampil," jelas Abdul Kadir.
Pemerintah juga mengubah skema penempatan tenaga kerja. Jika sebelumnya 80 persen TKI bekerja di sektor domestik, kini sektor domestik jumlahnya dikurangi menjadi 60 persen.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran yang memiliki keterampilan di berbagai bidang dibandingkan dengan pekerjaan tidak berketrampilan (unskills labour).
Keputusan pencabutan moratorium ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa sistem pengawasan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan. Menurut Abdul Kadir, Arab Saudi kini memiliki sistem perlindungan pekerja migran yang lebih baik dibandingkan sebelum nya, bahkan konsep perlindungan tenaga migran itu jauh lebih baik dibandingkan dengan perlindungan tenaga kerja di Taiwan dan Malaysia.
"Enggak ada lagi (kasus kekerasan), sudah bagus. Bagus banget. Saya menilai mereka (Arab Saudi) bahkan lebih baik dalam hal perlindungan tenaga kerja," kata Abdul Kadir.
Meskipun demikian, pemerintah tetap waspada dan membuka kemungkinan untuk kembali menerapkan moratorium jika di kemudian hari ditemukan banyak kasus kekerasan terhadap pekerja migran.
"Kita lihat praktiknya nanti. Kalau ada masalah, kita bisa moratorium lagi," tegas Abdul Kadir.
Pada hari Jumat (14/3/2025) sebelum nya, Abdul Kadir Karding bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pencabutan moratorium.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendukung langkah ini dan meminta Kementerian BP2MI menyiapkan skema pelatihan serta pengiriman tenaga kerja.
"Beliau meminta agar semua persiapan dilakukan dengan matang, termasuk skema pelatihan," kata Abdul Kadir.
Dengan pencabutan moratorium dan target peningkatan jumlah pekerja migran ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja migran serta memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.
Namun demikian pengawasan tetap akan dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. Permintaan waspada dan himbauan menghindari 3 lokasi negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan oleh para pencari kerja. Ketiga lokasi negara ini sangat potensial terkait dengan kejahatan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Sedangkan Arab Saudi sendiri selama bertahun-tahun tidak pernah bisa merubah sebagai negara yang memiliki kondite mempekerjakan terutama para pekerja domestik dengan skala pekerjaan yang mendekati perbudakan. Sehingga moratorium selama beberapa kali sudah dilakukan oleh pemerintah karena korban yang terus berjatuhan.
Laporan : Vijay