" PRESIDEN MAHFUD MD "
Oleh : Al Syarif Jayanegara
Pemilu 2024 akan digelar kurang dari 1 tahun lagi. Dalam jadwal tahapan Pemilu 2024 yang diumumkan KPU, Pemilu akan digelar pada 14-15 Februari 2024.
Salah satu fokus besar dalam Pemilu 2024 selain memilih wakil rakyat di DPR, adalah menentukan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Tanggal 19 Oktober - 25 November 2023 adalah waktu pendaftaran yang ditentukan oleh KPU bagi para Calon Presiden yang akan maju, menggantikan Presiden petahana Jokowi yang telah 10 tahun berkuasa, setelah memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut.
Kontes para Calon Presiden pun mulai digelar dengan intensif. Enam bulan lagi pendaftaran calon Presiden yang akan ikut dalam Pemilu. Kontes sudah dimulai, di tengah jeritan kesengsaraan yang diderita oleh sebagian warga negara. Harga harga mulai naik menjelang Lebaran, uang mulai sulit dicari, hilang entah kemana. tidak perlu terlalu perduli dengan hal itu, yang penting kontes terus berjalan ?
Perebutan penguasaan media terjadi gila-gilaan, bahkan media sosial pun dijadikan kontes perebutan gila-gilaan. Semua terfokus pada proses pencitraan, bagaimana bisa membuat citra yang baik di tengah tengah kondisi apapun yang dihadapi masyarakat. Bahkan mungkin semakin buruk kondisi masyarakat semakin banyak bahan yang bisa digunakan untuk kontes meraih peringkat "siapa yang terbaik", "siapa yang paling pantas", "siapa yang paling berada di dalam hati nurani rakyat", "siapa yang paling pandai memanfaatkan situasi dan kondisi.."
Beberapa nama yang diperkirakan akan mendaftar sebagai Calon Presiden, telah mulai terlihat muncul. Anies, Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan Maharani, Eric, Sandiaga, Khofifah, AHY, siapa lagi ? Banyak... masih banyak bakal calon yang lain lagi.
Akan tetapi calon Presiden Kuda Hitam, yang mengejutkan, memiliki peluang besar yang mungkin memenangkan hati rakyat, atau memenangkan sistem Pemilu, yang akan menggelar Pemilu 2024.
Bisakah membuat sistem Pemilu, yang direncanakan secara under ground oleh mereka, yang merasa perlu mengendalikan kekuasaan di Republik, akan sama dengan suara hati rakyat ? Tercium bau tidak sedap, ada pemain yang bergerak mencoba menguasai sistem Pemilu Republik. Ratusan kasus sengketa Pemilu aneh dan ajaib yang diangkat di pengadilan mengindikasikan para pemain gelap Pemilu ini. Para pemain under ground yang mencoba memanfaatkan kelemaham Sistem Pemilu untuk keuntungan mereka pribadi.
Bukan mainan kelas kroco, karena dana milyaran dollar juga telah digelontorkan untuk mendukung tujuan penguasaan sistem ini.
Tak ada yang sempurna yang mampu dibuat oleh manusia, termasuk sistem Pemilu. Dan prinsip inilah yang digunakan oleh mereka yang ingin menguasai kendali kekuasaan di Republik. Kelompok yang betkali kali turun ke jalan bersama beberapa kelompok mahasiswa menyebut kekuatan ini sebagai oligarki. Merela telah berhasil mencium gerakan tangan yang tidak terlihat ini dengan baik.
Apakah perlu melakukan sebuah proses manajemen hati rakyat ? Sehingga sistem Pemilu yang digelar akan sama persis dengan selera hati rakyat atau warga negara atau calon pemilih dalam Pemilu. Sistem Pemilu yang ideal harus mampu menyamakan frekuensi dua entitas sistem dalam Pemilu Republik. Tapi itu adalah kerja kerja yang sangat mahal. Bahkan milyaran dolar yang digelontorkan masih membuka celah pintu kesalahan.
Salah satu kontestan Pemilu bahkan membawa berkontainer kontainer bukti adanya kontrol massal yang massif dan terstruktur ini. Akan tetapi sistem pengadilan yang buta dan dikendalikan juga tidak mampu melihat ribuan bukti ini sebagai indikasi kontrol sistem yang fatal dalam sistem Pemilu. Ujung ujung nya adalah bukti bukti hukum yang terlihat terang benderang ini pun dianggap tak pernah ada.
Pada masa era Orde Baru Presiden Soeharto yang lalu, bukti bukti kontrol sistem Pemilu itu juga bertumpuk. Tapi toh selama puluhan tahun, sang rezim juga berkuasa tidak mampu digeser.
Dokumen pemaksaan suara rakyat pada kontestan Pemilu masa Orde Baru bahkan terdokumentasi dengan sangat rapi. Aparat berseragam baju daun hutan tropis mendatangi rumah rumah penduduk warga negara. Dan mereka mengontrol satu satu suara pilihan warga negara dalam Pemilu. Dan bukti bukti itu masih tersebar di tengah tengah masyarakat sampai hari ini.
****
Apakah rakyat itu sama dengan warga negara atau sama dengan calon pemilih dalam Pemilu ? Ini juga salah satu komponen penting lain dalam Pemilu Republik. Ada banyak kembangan atau turunan data dari definisi yang beragam dari kata rakyat, warga negara, calon pemilih, masyarakat, atau yang setara dengan itu.
Jumlah penduduk dan juga sebaran jumlah penduduk adalah alat permainan yang selama puluhan tahun digunakan dengan "aman" di Republik. Apakah jumlah penduduk Indonesia itu 250 juta? Atau 275 juta orang? Apakah tidak mungkin jumlah penduduk Republik sebesar 350 juta ? Atau bahkan 450 juta ? Republik ini memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar dari Eropa. Apakah BPS Biro Pusat Statistik mampu menampilkan jumlah data jumlah penduduk dengan tingkat validitas yang tinggi ? Siapa yang berani menjamin kualitas kerja kerja para ASN ini ? Saat ada kesempatan untuk mencuri maka celah itupun digunakan dengan baik untuk mencuri bahkan merampok. Bagaimana jika terbongkar bahwa data jumlah penduduk ini ternyata menyimpang jauh dari jumlah yang sebenarnya. Tenang... perbedaan ekstrim seperti itu bisa diperbaiki dengan istilah baru Bonus Demografi !!! Dan karena ada bonus demografi, pantas kalau tiba tiba ada kenaikan angka jumlah penduduk Republik di masa depan.
Partai Komunis Indonesia, partai yang terlarang sampai saat ini, pada Pemilu tahun 1955 di masa Orde Lama, rezim Presiden Soekarno, mengangkut ribuan orang dari luar kota Jakarta untuk memenangkan suara Pemilu PKI di Jakarta. Mereka bahkan membodohi rakyat yang memilih dalam Pemilu dengan mengubah nama di tengah rakyat dengan nama Partai Kiai Indoneaia. Tidak semua lapisan rakyat tahu dan kenal apa arti Komunis itu. Para marketing Partai yang pandai, menterjemahkan Komunis sebagai sinonim dari Kiai.
Sangat ekstrim dan terlihat ngawur berat, cara cara yang digunakan. Akan tetapi cara cara marketing ngawur berat ini terbukti dipraktekkan dengan efektif di tengah tengah masyarakat. Dan tidak ada tantangam yang berarti di tengah masyarakat. Dan PKI pun berjaya menjadi Partai yang sukses dalam Pemilu 1955.
Tidak mudah membicarakan Pemilu di Republik. Karena ada banyak komponen yang mungkin muncul sebagai warisan Pemilu yang lalu atau bisa saja komponen kuda hitam baru yang mampu menentukan kemenangan dalam Pemilu.
Apakah semboyan Pemilu yang dulu pernah digaungkan Luber Jurdil, Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil, masih berlaku ? atau dibutuhkan semboyan baru yang lain ?
Sekali lagi, tidak mudah membicarakan Pemilu di Republik ini. Karena begitu banyaknya komponen yang ikut berperan dalam mengontrol proses Pemilu.
Belum lagi dihitung putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan permintaan Partai Prima untuk menunda tahapan Pemilu tahun 2024 menjadi mundur di Juli 2025. Putusan PN Jakarta Pusat itu juga menjadi salah satu komponen lagi yang baru saja muncul beberapa waktu yang lalu.
Demokrasi di Republik memang sangat luar biasa rumit dan kompleks. Semua kekuatan, semua komponen apapun diakomodir. Dan negeri dengan rezim hukum yang menggunakan rezim hukum Romawi ini pun benar-benar mempraktekkan apa yang dibayangkan oleh masyarakat Romawi tentang Dewi Hukum yang menyandang pedang akan tetapi dengan mata yang tertutup. Tentu saja tidak semua ahli hukum setuju dengan tesis bahwa hukum Republik adalah hukum yang bersumber dari Romawi. Padahal KUHP yang berjalan di Republik pada awal berdirinya negara adalah KUHP warisan kolonial Belanda yang memamg mengadopsi prinsip dasar Hukum Romawi.
***
Para calon mulai merias diri di mata rakyat. Yang kurang cantik atau kurang tampan, mencoba merubah penampilan wajahnya. Yang kurang berpendidikan kalau perlu sesegera mungkin mendapatkan gelar akademik tertinggi, Doktor. Tak apa-apa dapat Doktor HC (Honoris.Causa) juga, yang penting Doktor. Tak apa-apa pula punya gelar Doktor tapi kepala kosong yang penting ganteng dan tampan. Toh rakyat juga tak tahu bedanya apa itu Doktor HC dengan Doktor yang sesungguhnya. Rakyat juga tak benar benar faham kualitas Doktor di negeri ini itu bagaimana.
Benar-benar mengerikan proses yang dilakukan para calon kontestan yang ingin segera terlihat tampil pantas dipilih di mata rakyat.
Agar bisa lebih memuluskan jalan, maka ekonomi akan dipermainkan oleh para cukong. Uang harus dibuat hilang di tengah tengah masyarakat, sehingga gelontor tindak pidana money politik pun bisa lancar dilakukan oleh para cukong nanti mendekati hari H Pemilu.
Ada juga calon kontestan yang sudah mulai berjualan ala money politik ini. Salah satu atlet muda Nasional yang terjegal gara gara event internasional yang batal dengan begitu mudahnya diberikan jaminan pekerjaan oleh sang calon kontestan.
"Tidak usah takut gak dapat pekerjaan. Silahkan datang saja ke sini...ada ratusan perusahaan yang bisa menampung memberikan anda pekerjaan.." kata kontestan yang sedang memiliki kekuatan kekuasaan mengontrol perusahaan di wilayahnya. Dan komentar sang kontestan yang menurut ketentuan hukum adalah jenis penyelewengan penggunaan kekuasaan ini juga tak mampu disentuh oleh KPK. Bagaimana bisa mengembangkan pemahaman pada penggunaan dan penyelewengan kekuasaan ? KPK sendiri dilanda perang internal yang tidak pernah ada habisnya.
***
Lembaga survei juga mulai berjualan jasa suvei. Bahkan juga para vendor penjual teknologi juga mulai berjualan teknologi untuk mendorong mereka yang tertarik menggunakan teknologi untuk memenangkan Pemilu 2024. Ada sedikit kesempatan saja, maka kesempatan yang muncul itu bisa jadi membuat popularitas naik dan membuat rakyat bersimpati.
Akan tetapi selalu saja ada kuda hitam yang punya peluang naik popularitasnya di mata masyarakat. Seperti fenomena berani Menko Polhukam Mahfud MD mengangkat TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang salah satunya diduga terjadi lingkungan Kementerian Keuangan Republik. Tidak main-main, 300 Trilyun lebih. Dan TPPU tentu saja berbeda dengan Tindak Pidana Korupsi.
Contoh TPPU yang diduga dilakukan oleh seorang Rafael, eks Pejabat Ditjen Pajak itu misalnya. TPPU Rafael bisa menjalar ke mana saja. Bahkan ke warung nasi yang biasa menjadi langganan Rafael, kalau ada. Atau lokasi Bioskop, jika saja Rafael suka menonton Bioskop, sangat luas... bahkan jauh dari apa yang akan diperkirakan dan diimajinasikan oleh para penegak hukum atau bahkan masyarakat yang sedang melihat kontes penegakan hukum Republik.
Profesor Mahfud MD mulai menuai simpati masyarakat. Dan mungkin opini ini akan mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh para peramal "masa depan" yang telah meramalkan dengan pasti beberapa sosok tertentu akan menjadi Presiden 2024, tapi bukan Mahfud. Bagaimana jika sekarang, Prof. Mahfud dipanggil Presiden Mahfidz saja ?
Panggilan itu akan membuat kecewa para peramal yang meramalkan nama lain bukan Mahfud sebagai Presiden.
Gebrakan putra Madura, Jawa Timur ini bukan tidak mungkin akan mengantarkan si sederhana ini menjadi Calon Presiden atau bahkan Presiden yang sesungguhnya. Tapi nama Mahfud memang belum masuk ke dalam jajaran Para Calon Presiden yang mulai diangkat oleh lembaga survei.
Baca artikel CNN Indonesia "KPU Akan Banding soal Tahapan Pemilu Ditunda hingga 2025" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302172828-32-920005/kpu-akan-banding-soal-tahapan-pemilu-ditunda-hingga-2025.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., adalah Menko Polhukam dan pernah juga menjadi Ketua MK, berasal dari Sampang Madura, lahir di tahun 1957.
Presiden Mahfud MD, apakah cukup pantas jika Republik dipimpin oleh Mahfud ? Polesan yang dilakukan di sisa waktu 6 bulan an sebelum pendaftaran calon Presiden masih memungkinkan untuk melakukan polesan polesan baru seperti itu.
Lihat
1. ANTARA : Usulan Eros Jarot Untuk Mahfudz Calon Presiden
2. Pemilu Kertas Saja Dicurangi, Apalagi E-Voting
Lihat Juga
Lihat Tajuk Rencana Dan Opini Lebih Lanjut :
Editorial Informatika News Line
