KPK sadap Lebih dari 500 Ponsel Zonk
Apakah Koruptor Makin Pintar ? Atau seperti biasa, as bussiness as usual ?
Jakarta, Informatika News Line (21/06/2024)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah menyadap lebih dari 500 handphone (Hp) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, dari ratusan ponsel itu penyelidik tidak berhasil menemukan pejabat yang melakukan transaksi tindak pidana korupsi.
Pernyataan Alex tersebut disampaikan ketika dimintai tanggapan oleh pers tentang gelar operasi "OTT" untuk memperbaiki citra KPK. Citra KPK menunjukkan nilai yang terburuk berdasarkan beberapa lembaga Survei di Indonesia.
“Faktanya itu sekarang lebih dari 500 loh nomor Hp yang kita sadap, beberapa puluh penyelenggara pejabat negara kita sadap, zonk isinya ” kata Alex saat ditemui awak media di Tebet, Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Alex mengatakan, penyadapan yang hanya menunggu waktu untuk OTT, tak ubahnya seperti menanti pejabat yang sial atau apes.
Orang tersebut merupakan pejabat yang membicarakan korupsi melalui telepon.
“Kan hanya menunggu orang duduk yang kemudian ngomong secara vulgar di dalam hpnya itu, entah dengan bahasa isyarat atau apa dia akan terima duit,” tutur Alex.
Namun, kata Alex belakangan KPK semakin sulit menemukan pejabat semacam itu.
Menurut Alex para koruptor mempelajari cara KPK melakukan OTT.
Teknik penyidik itu terungkap di persidangan kasus korupsi yang dibongkar melalui OTT.
“Mereka juga belajar. Lebih hati-hati,” ujar Alex.
Karena itu, kata Alex, KPK juga harus mengubah teknik penyelidikan dan penyidikan. Saat ini, pihaknya fokus menangani perkara dengan potensi kerugian yang besar dan pemilihan aset yang tinggi.
“Itu terjadinya di mana? Di BUMN, di lembaga-lembaga instansi pemerintahan dengan anggaran tinggi. Itu yang kita fokus ke sana,” kata Alex.
Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu membantah OTT KPK semakin sedikit karena terdapat pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam banyak kesempatan Luhut menyatakan tidak setuju KPK menggelar OTT karena berdampak buruk pada citra pemerintah.
“Enggak lah, enggak lah. Enggak ada hubungannya dengan statement Pak Luhut,” ujar Alex.
Sebelumnya, hasil jajak pendapat salah satu media Nasional yang dilakukan akhir bulan Mei 2024 yang lalu, menyatakan bahwa
KPK menjadi lembaga dengan citra positif paling rendah. Menurut survei, KPK mendapatkan angka citra positif sebanyak 56,1 persen. Sementara, sebanyak 33,4 persen menyatakan buruk dan 10,5 persen mengaku tidak tahu.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga dengan citra positif berdasarkan survei tersebut.
Survei menunjukkan, 89,8 persen menilai TNI punya citra baik. Hanya 2,9 persen yang menyatakan buruk dan 7,3 persen tidak tahu. (TNTW)