Apresiasi OTT KPK Sidoarjo dan Keprihatinan Baihaqi Pada Kinerja Tebang Pilih KPK
Surabaya, Informatika News Line (27/01/2024)
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar mengapresiasi kinerja cepat KPK yang .elakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintah kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara KPK di Jakarta, Jum'at (26/01)
Akan tetapi Baihaqi Akbar menyayangkan kinerja KPK yang melempem dalam menangani berbagai dugaan kasus korupsi di beberapa daerah yang lain. Sehingga kinerja yang bagus ini terkesan tebang pilih saja. Mana yang ranum dan siap ditebang maka ditebang, yang lain ? nanti saja.
Menurut Baihaqi Akbar, Ketua AMI (Aliansi Madura Indonesia), KPK tidak mempunyai nyali dan keberanian untuk segera melakukan penangkapan, penahanan dan mempublikasikan para tersangka dalam dugaan kasus korupsi di beberapa kasus yang lain.
"Dugaan kasus Pembangunan Gedung Pemkab tujuh lantai di salah satu daerah di Jawa Timur misalnya, tidak dibongkar oleh KPK sampai dengan saat ini...," kata Baihaqi kepada Informatika News Line sambil menunjukkan data-data bukti Korupsi yang ada di tangan AMI.
Baihaki Akbar selaku Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) sangat kecewa dengan kinerja KPK dalam menangani dugaan kasus Korupsi pembangunan gedung pemkab 2 lantai tersebut. Sampai detik ini KPK belum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka dan KPK juga belum mempublikasikan nama-nama para tersangka dalam kasus tersebut.
Baihaqi mengatakan bahwa KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dan sudah ada 4 nama yang ditetapkan sebagai tersangka namun sampai detik ini belum ada kejelasan lebih lanjut.
Yang lebih mirisnya lagi sampai detik ini KPK belum menetapkan status hukum Kepala Daerah/Bupati yang pada saat pemeriksaan adalah pejabat Sekdakab.
KPK sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebanyak 2 kali pada tanggal 12 - 19 Oktober 2023 di gedung KPK atas dugaan korupsi kasus pembangunan Gedung Pemkab tersebut untuk APBD tahun 2017 - 2019, dengan anggaran proyek Rp. 151 miliar.
Baihaqi dan Aliansi Madura Indonesia (AMI) meminta dengan tegas kepada KPK untuk segera melakukan penangkapan, penahanan dan mempublikasikan nama-nama para tersangka dan segera menetapkan status hukum Kepala Daerah HE tersebut.
"Kami berharap KPK Profesional Dan Independen dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak masuk angin dalam menangani kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab ini..." kata Baihaqi sambil menunjuk nama Kabupaten yang disebut-sebut. (VRX)