Dr. Hamzah : Ketua Team KMB Provinsi Jawa Timur
Cegah Fraud Program JKN di BPJS Kesehatan
.jpeg)
Surabaya, Informatika News Line (24/11/2023)
Layanan Kesehatan Warga Negara membutuhkan penjagaan yang ekstra ketat. Karena Layanan kesehatan yang dikodifikasi dalam Program JKN ini menyerap biaya APBN yang sangat besar. Hampir 150 Trilyun Rupiah akan dihabiskan pada tahun 2024 yang akan datang.
Sebuah team untuk membantu proses verifikasi standar layanan BPJS menjadi sangat penting. Team ini yang akan melakukan proses pemantauan dana sebesar 150 Triliun setahun ini dari berbagai macam tindakan fraud.
.jpeg)
Team yang diberi nama TKMKB ini selama beberapa tahun terakhir bekerja mendukung BPJS untuk melakukan proses pemantauan dan pengawasan penggunaan dana ini.
TKMKB adalah Team Kendali Mutu dan Kendali Biaya berfokus pada Kendali Mutu dan Kendali Biaya.
Rapat bersama antara BPJS Kesehatan dengan TKMKB dilaksanakan pada Rabu (25/10) yang lalu di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.
Pertemuan ini mengusung agenda yang melibatkan pemahaman mendalam mengenai audit medis dan pengaruhnya dalam pelaksanaan Program JKN. Audit dengan standar ketat pada program JKN BPJS kesehatan ini lah fokus dari kerjasama antara BPJS Kesehatan dan TKMKB.
Di tingkat nasional Ketua TKMKB dijabat oleh dokter senior dari Universitas Indonesia Prof.Dr. Adang Bachtiar.
Ketua TKMKB Adang Bachtiar menyatakan dukungan TKMKB untuk pelaksanaan Program JKN, terutama dalam upaya transformasi mutu layanan. Selain mendukung Prof. Adang juga memberikan rekomendasi audit medis yang dapat mendukung kebijakan Program JKN.
Baca Juga : Penghargaan Anti kecurangan Dan Anti Gratifikasi BPJS Kesehatan
Sementara itu Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. Hamzah, dr., Sp.An., KNA. , menyatakan bahwa TKMKB memang hadir sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kolaborasi dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) sudah sejak lama, bertahun-tahun.
TKMKB sendiri merupakan gabungan dari organisasi profesi kesehatan, akademisi di bidang kesehatan, dan pakar klinis yang dibentuk untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan memperkuat pengendalian biaya kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN.
“Kami berharap dapat membantu program JKN agar tetap sustainable. Masukan dari kami tentunya bersifat objektif dan berbasis data karena disusun oleh organisasi profesi kesehatan, akademisi di bidang kesehatan dan pakar klinis secara komprehensif,” ujar Dr. Hamzah.
Hamzah yang juga merupakan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya ini menjelaskan jika kendali mutu dan kendali biaya bisa dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan secara intensif.
Sosialisasi yang diberikan harus menekankan pada beberapa hal. Mulai dari kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi, audit medis, hingga utilization review.
“Kami melakukan tugas kami berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Terutama dalam hal utilization review, audit medis, dan sosialisasi serta pembinaan etik profesi. Setiap tahun kami bersinergi aktif dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung berjalannya program JKN. Output yang kami berikan adalah rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan dalam menjalankan program JKN,” tambahnya.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Sidoarjo Rugi 10 M, Karena Mark Up Klaim Pembayaran RSAK
Diakui Hamzah, menjadi bagian TKMKB tidaklah mudah. Banyak tantangan yang ditemui kala menjalankan tugasnya.
Permasalahan utama yang sering ditemukan di lapangan adalah adanya kesenjangan pemahaman terhadap regulasi oleh tenaga kesehatan.
“Di samping itu juga saya temukan adanya celah-celah pada regulasi dan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit. Hal inilah yang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan lagi ke depannya,” terang Hamzah.
Berbicara mengenai kecurangan atau fraud dalam pengelolaan JKN, Hamzah menilai bahwa hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor.
Menurutnya, pada umumnya fraud bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pola pembiayaan pelayanan kesehatan dalam mekanisme JKN.
“Kemudian, sekali lagi, ada ketidakpemahaman tenaga kesehatan atau pun fasilitas kesehatan bahwa hal yang dilakukan (fraud) adalah sebuah pelanggaran. Juga masih kurangnya integritas dari tenaga kesehatan itu sendiri,” jelasnya.
Hamzah yang telah menjadi bagian dari TKMKB Tingkat Provinsi Jatim sejak 2018 ini pun juga mendukung BPJS Kesehatan melakukan Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat dan setara.
Dia menilai bahwa menjadi tugas TKMKB pula untuk mendukung hal tersebut dapat terimplementasi pada tataran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Dia juga berharap dengan adanya filosofi transformasi mutu layanan ini, tidak ada lagi diskriminasi layanan antara pasien yang menggunakan JKN dengan pasien yang menggunakan mekanisme pembiayaan lainnya.
“Dalam hal ini kami juga menambahkan filosofi patient experience, sehingga apa yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan apa yang dijalankan oleh fasilitas kasehatan dapat bergerak seirama,” ujarnya.
Di akhir Hamzah menambahkan, bahwa tujuan akhir dari JKN ini adalah everybody happy. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan bahwa harus ada harmonisasi antara pembuat kebijakan (regulator), BPJS Kesehatan, dan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pasien.
“Dengan adanya harmonisasi antar ketiganya nampaknya tak akan menutup kemungkinan pasien atau peserta JKN dapat terlayani dengan baik. Dengan begitu, tujuan JKN tercapai, everybody happy,” pungkasnya (HAN)
Tagana Rajawali Butuh Mobil Dari Pemprov Jatim ?
Sidoarjo, Informatika News Line (24/11/2023)
Meme salah satu anggota Tagana Rajawali dari Sidoarjo, menceritakan aktivitas Tagana Rajawali dalam mendukung berbagai kegiatan tanggap bencana di Indonesia.
"Event massal besar kita juga ikut turun melayani massa Mas... contohnya kemarin waktu acara 100 tahun NU di Sidoarjo, kita juga turun ikut melayani masyarakat..."
