Dialog BP Batam dan Masyarakat Rempang, Rudi: Pemerintah Tak Pernah Sengsarakan Rakyatnya
MEDIAKEPRI - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk kembali bertemu dengan masyarakat Rempang, Rabu, 6 September 2023.
Melalui forum berjudul "Dialog Pengembangan Rempang", kehadiran Muhammad Rudi pun mendapat sambutan hangat dari ratusan masyarakat yang hadir di Harmoni One Hotel, Batam Center.
Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengaku senang dengan kehadiran masyarakat Rempang pada pertemuan ini.
Selain mempererat tali silaturahmi, kata Rudi, forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan BP Batam untuk kembali memaparkan rencana pengembangan Kawasan Rempang.
Dimana pembangunan ini termasuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2023 kepada masyarakat.
Dengan tujuan, masyarakat tak lagi terpengaruh dengan kesimpangsiuran informasi terkait rencana investasi yang akan menyerap 306.000 ribu tenaga kerja hingga tahun 2080 tersebut.
Pasalnya, banyak masyarakat yang telah menerima disinformasi sejak beberapa hari terakhir.
"Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersedia hadir. Masalah tak akan selesai jika tak ada pertemuan seperti ini. Saya tegaskan kepada bapak dan ibu semua bahwa pemerintah tidak akan pernah menyengsarakan masyarakatnya," ujar Rudi membuka dialog.
BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, lanjut Rudi, berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan Kawasan Rempang.
Termasuk mengupayakan hak-hak yang akan diperoleh warga yang terdampak pembangunan jika proyek berjalan.
"BP Batam memahami betul kondisi masyarakat Rempang saat ini. Namun, momentum pembangunan dan investasi ini diharapkan mampu membawa masyarakat lebih sejahtera dan maju ke depannya," tambahnya
Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu, BP Batam akan menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi.
Lahan ini untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan.
Dan di kaveling tersebut akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
1. Warga kampung dalam Kelurahan Sembulang atau Kelurahan Rempang Cate;
2. Memiliki KTP dan KK Kelurahan Sembulang atau Rempang Cate;
3. Bermukim minimal 10 tahun berturut-turut di kampung dalam Kelurahan Sembulang atau Kelurahan Rempang Cate dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Ketua RT, RW, Lurah, dan Camat setempat.
"Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas umum, fasilitas sosial, pendidikan, serta prasana lainnya untuk mempermudah aktivitas masyarakat ke depan," ungkap Rudi lagi
Dengan nilai investasi yang cukup besar, Rudi optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada masyarakat apabila proyek berjalan nantinya sangat berguna untuk meningkatkan taraf perekonomian ke depan.
"BP Batam berkomitmen, tak memindahkan tanpa persiapan yang maksimal. Saya berharap, masyarakat bisa maju dan perekonomian lebih baik," tutup Rudi.***
Pengembangan Pulau Rempang Sangat Strategis bagi Perekonomian Indonesia
Adly Bara Hanani
5 September, 2023 3:36 PM
BATAM – Pengembangan kawasan Pulau Rempang untuk investasi dinilai sangat strategis bagi perekonomian Indonesia.
Kawasan industri hijau Rempang Eco-City, digadang-gadang bisa mendatangkan investasi jumbo setelah Xinyi Group masuk.
Kemajuan kawasan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Batam lebih berdenyut, terutama bagi Pulau Rempang-Galang yang selama ini mati suri.
Hal ini dipaparkan pengamat ekonomi, yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam (FE-UIB), Suyono Saputra.
Suyono Saputra menyampaikan hal itu, dalam siaran podcast Ruang Lapang, yang diasuh Ramon Damora, wartawan senior yang juga Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kepri.
Suyono memandang, PT Makmur Elok Graha kali ini tidak ingin gagal lagi membangun kawasan Rempang. Pada 2004, peluang PT Makmur Elok Graha membangun kawasan Rempang kandas karena tidak ada kelanjutan.
Setelah 19 tahun kemudian atau tepat di tahun 2023 ini, peluang MEG kembali terbuka. MEG mendapat kembali hak pengelolaan lahan dan pengembangan kawasan industri di Pulau Rempang seluas 17.000 hektare.
Bergerak cepat setelah mengantongi hak pengelolaan atas lahan, MEG berhasil mendatangkan investor yakni Xinyi Group.
Perusahaan asal China itu mengucurkan investasi jumbo USD11,5 miliar, atau setara Rp172,5 triliun. Mereka akan membangun pabrik kaca di bawah bendera Xinyi Glass, dan solar panel di bawah bendera Xinyi Solar di Pulau Rempang.
Dua lini bisnis ini, bakal menciptakan 35.000 lapangan kerja. Lantaran pabrik kaca yang dibangun tersebut, adalah yang terbesar kedua di dunia.
“MEG begitu mendapat restu dari Pemerintah (Indonesia) dan kementerian, langsung gerak cepat ke China,” sebut Suyono.
Investasi jumbo Xinyi yang bermitra dengan MEG mendapat dukungan Presiden Joko Widodo. Jokowi menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama berupa nota kesepahaman antara Xinyi, MEG dan Kementerian Investasi/BKPM pada 28 Juli 2023 di Hotel Shangri-La, Chengdu, China.
“(Investasi ini) Langsung diendorse oleh Presiden (Jokowi),” sambung Suyono.
Presiden Jokowi, lewat media sosialnya Facebook, X-dulu Twitter dan Instagram, mendukung penuh investasi Xinyi di Pulau Rempang.
Ia menjelaskan, penandatanganan kerja sama itu dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi industri kaca dan panel surya di Indonesia.
Xinyi perusahaan bidang kaca terbesar di dunia, sebut Jokowi, berencana membangun hilirisasi tersebut di Rempang, kawasan Batam.
“Saya mengapresiasi komitmen investasi Xinyi dalam mendukung hilirisasi industri kaca dan panel surya di Indonesia,” ujar Jokowi dalam media sosialnya, 28 Juli 2023.
Suyono menilai investasi ekosistem hilirisasi di Rempang sangat strategis bagi Indonesia jika melihat pernyataan Presiden Joko Widodo dan bagaimana ia menyaksikan langsung penandatanganan ke Chengdu.
“Kalau kita lihat ini memang sangat spesial. Dengan harapan (investasi) ini harus jadi,” sebut Suyono.
Terlepas dari berbagai masalah, lanjut Suyono, dilihat dari sisi ekonomi, pengembangan Rempang yang dimulai dengan pembangunan ekosistem hilirisasi sangat strategis.
“Karena dampaknya sangat besar, membutuhkan lapangan kerja yang sangat besar sekali,” kata dia.
Investasi Xinyi lewat hilirisasi saja akan menciptakan 30.000 hingga 35.000 lapangan kerja.
Sementara pengembangan Rempang Eco-City berdasarkan rencana MEG, proyek ini menciptakan 306.000 lapangan kerja hingga 2080 dengan total keseluruhan investasi hingga Rp381 triliun.
Dari yang sudah-sudah, lanjut Suyono, pendekatan investasi China di sektor riil Indonesia selalu memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Artinya, investasi Xinyi di Rempang tetap membutuhkan tenaga kerja lokal jauh lebih besar dari pekerja dari negara mereka sendiri. “Ini peluang untuk anak-anak kepri, juga Indonesia,” kata Suyono.
Dengan investasi jumbo dan lapangan kerja dalam jumlah besar, masuknya investasi di kawasan Rempang sejalan dengan misi pemerintah menjadikan kawasan itu sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hilirisasi jalan, hasil pasir kuarsa diserap industri, ekspor melonjak dan pengangguran berkurang dalam jumlah besar. “(Pengembangan Rempang) ketika berkembang akan memberikan dampak untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Suyono.
Masuknya Xinyi, sambung Suyono, juga akan membuka jalan bagi banyak investor lain untuk melirik Rempang sebagai kawasan ekonomi baru yang dirancang menjadi kawasan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata dengan nama Rempang Eco-City.
Pengembangan Rempang juga mewujudkan mimpi BJ Habibie, yang berharap kawasan Rempang dan Galang ekonominya berdenyut dengan pembangunan Jembatan Barelang.
Habibie ketika itu sudah memprediksi lahan di Batam akan habis, untuk industri sehingga diperlukan kawasan di sekitarnya untuk menampung investasi atau spillover effect.
Hal itulah alasan dibalik pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang.
“Kenapa dihubungkan dengan jembatan karena memang (Rempang-Galang) harus jadi kawasan ekonomi baru,” ungkap Suyono. “Rempang itu tidak bisa dibiarkan begini karena tidak masuk dalam cita-cita Habibie dulu,” tutur Suyono.
Batam Galang Pengembangan Pulau Rempang Rempang Perekonomian Indonesia Rempang Strategis
Penulis: Bara
Editor: Adly Hanani
Lihat Link :
https://ulasan.co/pengembangan-pulau-rempang-sangat-strategis-bagi-perekonomian-indonesia/
Liputan Khusus: Riwayat Panjang Perjanjian Pulau Rempang
Editor By : Candra Gunawan
23-08-2023 | 14:58
Batam (gokepri) – Rencana pengembangan Pulau Rempang punya riwayat panjang. Sejumlah media nasional pernah menayangkan artikel membahas sejarah masuknya investor ke pulau tersebut sejak 2004. Sampai 2008, tidak ada kelanjutan.
Surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004 itu membuka lagi sejarah masuknya investasi ke kawasan Pulau Rempang. Diteken Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, surat ini menyetujui investasi PT Makmur Elok Graha atau MEG. Isi surat itu adalah rekomendasi enam fraksi di DPRD Batam.
Secara garis besar, DPRD Batam ketika itu menyetujui langkah Pemko Batam mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata dengan konsep Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif atau KWTE.
Pada 26 Agustus 2004, pengusaha Tommy Winata, pemilik PT MEG meneken kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Pemko Batam. Walikota Batam ketika itu adalah Nyat Kadir. Ismeth Abdullah ketika itu menjabat penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ikut menyaksikan langsung penandatangan perjanjian kerja sama di lantai empat Kantor Pemko Batam. Kerja sama juga mencakup membuat studi pengembangan Pulau Rempang.
“Sebenarnya mulai diajak bicara pada 2002. Pada 2003, dipanggil lagi, ditawarin untuk menggarapnya. Lalu kami diminta melakukan public expose. Setelah satu tahun selesai studi, kami presentasikan dan 2004 nota kesepahaman diteken,” kata Tommy, dikutip dari artikel Tempo, 6 Juli 2007.
Dia menjelaskan, setelah nota kesepahaman diteken, pihaknya tidak pernah lagi diminta menindaklanjuti kerja sama tersebut. Sejak penandatanganan, kata Tommy, tidak ada pembicaraan lanjutan hingga Batam dijadikan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. “Saya nggak tahu dan udah kelamaan, terserah deh (Batam) mau jadi apa. Dan saya tidak pernah bolak-balik ke sana, ngoyo benar,” ujarnya dalam artikel tersebut.
Cerita awal, Pemerintah Kota Batam awalnya datang ke Jakarta pada tahun 2001 untuk menawarkan prospek pengembangan di Kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam.
Lalu, Pemerintah Kota Batam pun berupaya mengundang beberapa pengusaha nasional termasuk Artha Graha Group (induk PT MEG) serta sejumlah investor dari Malaysia dan Singapura untuk berperan aktif dalam pembangunan proyek Kawasan Rempang.
Pada akhirnya, PT MEG terpilih untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Rempang seluas kurang lebih 17 ribu hektare dan kawasan penyangga yaitu Pulau Setokok (kurang lebih 300 hektare) dan Pulau Galang (kurang lebih 300 hektare).
Berdasarkan butir kesepakatan atau perjanjian pada tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kota Batam dan BP Batam pun bertugas menyediakan tanah dan menerbitkan semua perizinan yang diperlukan PT MEG.
PT MEG, adalah anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tommy Winata. Dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan di Pulau Rempang antara Pemko Batam, Otorita Batam dan Makmur Elok Graha, MEG mendapat konsesi selama 30 tahun, yang bisa diperjang 20 tahun dan 30 tahun sehingga berpotensi selama 80 tahun. Luas lahan yang dikerja samakan seluas 16.583 hektare.
Tempo ketika itu melaporkan, perjanjian itu dinilai merugikan negara. Kerja sama dilakukan tanpa pemberian ganti rugi kepada negara.
Dalam perjanjian itu, MEG mendapat hak-hak ekslusif atas pengelolaan dan pengembangan proyek KWTE. Dalam Perda Kota Batam No 17 tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam dan diperbarui dengan Perda No 3 tahun 2003 dinyatakan izin usaha dalam KWTE meliputi gelanggang bola ketangkasan dan gelanggan permainan mekanik/elektronik.
Pada tahun 2007, rencana investasi tersebut mengalami kendala, karena adanya aduan dari masyarakat yang mengaku telah merugikan negara Rp3,6 triliun dalam kerja sama tersebut.
Pada 2008, Tommy Winata pun sempat diperiksa di Mabes Polri terkait hal tersebut. Proyek tersebut juga tak terwujud karena adanya masalah pembebasan lahan.
19 tahun berlalu. Kerja sama pengembangan Pulau Rempang kembali lahir. Pada Juli 2023, pemerintah meneken kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal China. Perjanjian baru ini ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Chengdu, China dan disaksikan Presiden Joko Widodo.
Xinyi akan berinvestasi USD11,5 miliar atau setara Rp172 triliun. Xinyi akan membangun pabrik kaca dan solar panel. Investasi disebut akan melahirkan 30.000 lapangan kerja. Proyeknya dijadwalkan dimulai September 2023.
Investasi ini bagian dari pengembangan Pulau Rempang di bawah bendera MEG. Konsepnya kawasan industri hijau dan diberi nama Rempang Eco-City. Pulau Rempang dibangun kawasan industri, jasa dan pariwisata. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp318 triliun hingga 2080.
Namun rencana ini mendapat penolakan. Warga Rempang menolak direlokasi dan menolak 16 kampung tua digusur. Warga memohon kepada pemerintah agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur permukiman warga asli dan 16 kampung tua.
Di Pulau Rempang terdapat 16 kampung adat atau kampung tua yang menjadi permukiman warga asli. Warga asli diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834.
Lihat Link : Liputan Khusus: Riwayat Panjang Perjanjian Pulau Rempang
