.jpeg)
Pemerintah AS Terancam Gagal Bayar Utang pada Awal Juni, Ini Penjelasan Detail Krisis Itu
Kompas dunia, 3 Mei 2023, 15:37 WIB
Pemerintah AS terancam risiko default utang atau gagal bayar utang, dan bencana itu diperkirakan terjadi akhir bulan ini. Presiden AS Joe Biden hari Rabu, (3/5/2023) mengundang empat pemimpin kongres dan senat untuk membahas di Gedung Putih. Apa masalahnya dan mengapa ini adalah ancaman kolosal bagi pemerintah AS, simak penjelasannya. (Sumber: The Hill)
Pemerintah AS terancam risiko default utang, dan bencana itu diperkirakan terjadi akhir bulan ini. Presiden AS Joe Biden hari Rabu (3/5/2023) mengundang empat pemimpin kongres dan senat untuk membahas di Gedung Putih. (Sumber: AP Photo)
Penulis : Edwin Shri Bimo
Editor : Vyara Lestari
WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat (AS) terancam risiko default atau gagal bayar utang, dan bencana itu diperkirakan terjadi akhir bulan ini. Pada Rabu (3/5/2023), Presiden AS Joe Biden mengundang empat pemimpin kongres dan senat untuk membahas secara langsung soal ini di Gedung Putih minggu depan.
Sederhananya begini. Pemerintah AS terancam tidak bisa mendapatkan uang tunai untuk melunasi tagihan yang telah dikumpulkan pemerintah. Jika pemerintah AS tidak dapat membayar tagihan tersebut, maka utang nasionalnya akan dianggap gagal bayar, atau default.
Inisiatif Biden ini adalah langkah konkret pertama untuk negosiasi untuk menghindari potensi bencana ekonomi yang kolosal. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh: Biden dan Partai Republik bahkan tidak dapat sepakat pada apa yang akan dinegosiasikan.
Berikut adalah penjelasan detail masalahnya, seperti laporan Associated Press, Rabu (3/5/2023).
Apa Masalahnya?
Jika batas pinjaman legal pemerintah sebesar $31,4 triliun tidak dinaikkan, atau permintaan menaikkan batas utang ditangguhkan dalam beberapa minggu ke depan, hasilnya bisa menjadi kekacauan finansial secara kolosal.
Jika pemerintah AS tidak bisa meminjam uang untuk membayar tagihan jangka panjang, bisa saja jutaan pekerjaan hilang, bisnis gulung tikar, bencana yang merata di pasar keuangan dan penderitaan ekonomi yang berkelanjutan.
Kerusakan akan bersifat finansial, tetapi penyebabnya bersifat politik, karena terjadinya perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat, bukan masalah kesehatan fundamental ekonomi AS.
Penjadwalan pertemuan di Gedung Putih hari Selasa depan menunjukkan para pemimpin kedua partai memahami risiko yang ada. Namun, ini hanya sebuah pertemuan, tidak lebih dari itu. Masih ada jurang pemikiran antara kubu Demokrat dan Republik mengenai apa yang harus dilakukan.
Apa Sebab Biden Menjadwalkan Pertemuan dengan Pemimpin Kongres AS?
Penerimaan pajak pada bulan April kurang dari yang diharapkan. Ini berarti hanya ada sedikit jaminan keuangan sebelum pemerintah AS kehabisan uang.
Departemen Keuangan sudah menggunakan "langkah-langkah luar biasa" sejak Januari untuk menjalankan pemerintahan, dan perbaikan akuntansi jangka pendek untuk memberi waktu kepada para anggota Kongres.
Namun, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan, batas waktu itu semakin singkat.
“Setelah meninjau penerimaan pajak federal yang terbaru, perkiraan terbaik kami adalah, kami tidak akan dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni, dan mungkin pada tanggal 1 Juni, jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu tersebut,” tulis Yellen dalam surat kepada legislator yang menjadi publik pada Senin malam.
Pada Selasa (2/5), Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menolak untuk mengatakan bagaimana surat tersebut mungkin telah memengaruhi pemikiran Biden.
Namun setelah rilis surat itu, undangan Biden kepada Ketua DPR Kevin McCarthy, Pemimpin Mayoritas Senat kubu Demokrat Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Kongres dari Demokrat Hakeem Jeffries, dan Pemimpin Minoritas Senat kubu Republik Mitch McConnell, menjadi publik.
Joe Biden hari Selasa, (25/4/2023) secara resmi mengumumkan dirinya kembali maju dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024, meminta para pemilih memberikan kesempatan lebih kepada dirinya untuk menyelesaikan tugas ini dan memperpanjang masa jabatan presiden tertua Amerika untuk empat tahun lagi.
Mengapa Mereka Tidak Bisa Segera Bertemu?
Ibu kota AS berjalan berdasarkan kalender, dan itu bisa menjadi hambatan abadi untuk menyelesaikan sesuatu.
Kongres sedang libur minggu ini. McCarthy berada di Yerusalem pada hari Senin, berbicara di Knesset, parlemen Israel. Dalam pernyataannya merespons surat Yellen, dia tidak menyebut undangan Gedung Putih, meskipun dia telah menekan selama berbulan-bulan untuk berbicara dengan Presiden.
Biden akan berada di Jepang, Papua Nugini, dan Australia mulai 17 hingga 25 Mei. Singkatnya, 9 Mei adalah saat semua pemimpin utama berada di Washington.
Mengapa Mereka Tidak Bisa Bersepakat?
Meskipun keuangan pemerintah kompleks, perpecahan ini sederhana.
Anggota kongres partai Republik ingin pemotongan pengeluaran sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang, dengan mengatakan jalur anggaran saat ini tidak dapat dipertahankan.
Biden dan Demokrat di Kongres ingin menaikkan batas utang tanpa kondisi apa pun, dengan mengatakan setiap pilihan tentang pengeluaran harus menjadi diskusi terpisah daripada alasan untuk menahan pemerintah sebagai "sandera."
Biden mengatakan dia tidak akan bernegosiasi tentang batas utang, tetapi dia bersedia untuk membahas pengeluaran pemerintah dengan McCarthy.
Para pejabat Gedung Putih mengatakan dia berencana untuk memberi tahu para pemimpin kongres dalam pertemuan minggu depan bahwa AS harus menghindari default yang akan menjadi bersejarah, tetapi juga mulai secara terpisah menyusun anggaran 2024.
"Senang bertemu dengan McCarthy, tetapi bukan tentang apakah batas utang diperpanjang," kata Biden kepada wartawan pekan lalu. "Itu tidak bisa dinegosiasikan."
Ketua Kongres AS Kevin McCarthy dan Menkeu AS Janet Yellen.
Presiden AS Joe Biden hari Rabu, (3/5/2023) mengundang empat pemimpin kongres dan senat untuk membahas di gedung putih. Apa masalahnya dan mengapa ini adalah ancaman kolosal bagi pemerintah AS, simak penjelasannya.
Apa yang terjadi dengan Anggaran Pemerintah?
Presiden Joe Biden menantang Ketua Kongres Kevin McCarthy untuk membuat rencana anggaran, dan pemimpin Partai Republik memberikan hasilnya.
Anggota Kongres Partai Republik secara tipis menyetujui UU untuk mengurangi defisit sebesar 4,8 triliun dollar selama 10 tahun. Hal tersebut dilakukan dengan memotong pengeluaran diskresioner hingga mencapai level 2022, dan menetapkan batasan 1 persen per tahun pada kenaikan selanjutnya.
UU tersebut juga akan mengurangi dana bantuan Covid-19 yang tidak digunakan, menghapus kredit pajak energi bersih yang disetujui Biden tahun lalu, serta membatalkan rencana penghapusan utang mahasiswa yang disetujui oleh Biden, di mana pemerintah memberi pengampunan utang.
"Anggota kongres Partai Republik telah melakukan tugas mereka dan menyetujui UU yang bertanggung jawab untuk meningkatkan batas utang, menghindari default dan menangani pengeluaran yang ceroboh," ujar McCarthy dalam sebuah pernyataan.
Belum jelas bagaimana para anggota Partai Demokrat bisa mendapatkan kenaikan batas utang tanpa dukungan dari anggota Partai Republik. Namun, Partai Demokrat mengatakan, pemotongan anggaran yang tidak jelas pada UU usulan Partai Republik akan merugikan perekonomian, karena pengeluaran dalam negeri kemungkinan besar akan dipotong sebesar 22 persen dibandingkan dengan angka dasar.
Moody's Analytics, perusahaan jasa analisis keuangan serta lembaga usaha dan pemerintah, memperkirakan UU Partai Republik akan menyebabkan hilangnya 780.000 pekerjaan pada tahun depan.
Para anggota Partai Demokrat berharap bisa membangkitkan oposisi publik, memprediksi akan terjadi masalah ekonomi yang mengerikan.
"Ketua Kongres McCarthy menciptakan situasi di mana ia sengaja menyetujui UU yang ekstrem, terpojok oleh rekan-rekan Partai Republiknya, dan sekarang tidak punya banyak ruang untuk manuver," ujar Schumer hari Selasa. "McCarthy memberikan dua pilihan buruk kepada kita: default utang atau default pada negara kita."
Dollar AS dan Euro.
Dollar AS dan Euro.Pemerintah AS terancam risiko default hutang, dan bencana itu diperkirakan terjadi akhir bulan ini. Presiden AS Joe Biden hari Rabu, (3/5/2023) mengundang empat pemimpin kongres dan senat untuk membahas di gedung putih. Apa masalahnya dan mengapa ini adalah ancaman kolosal bagi pemerintah AS, simak penjelasannya. (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Apakah Pemotongan Anggaran Partai Republik Mampu Memperbaiki Utang?
Tidak sepenuhnya.
Estimasi Moody's Analytics menunjukkan, dibandingkan dengan status quo, rencana GOP, sebutan Partai Republik, akan mengurangi utang sebagai bagian dari perekonomian secara keseluruhan. Namun, dampaknya relatif kecil.
Pendorong jangka panjang utang yang menciptakan tantangan keberlanjutan adalah Social Security, Medicare dan Medicaid.
Baik McCarthy maupun Biden telah bersumpah untuk tidak memotong Social Security dan Medicare, program populer yang menyediakan layanan kesehatan dan pendapatan pensiun untuk orang tua.
Tanpa pemotongan yang lebih dalam, kenaikan pajak atau perubahan pada program-program tersebut, analisis oleh Penn Wharton Budget Model menunjukkan bahwa utang akan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade mendatang.
Bagaimana ini akan berakhir?
Tidak ada yang tahu dengan pasti. Para pejabat pemerintah, ekonom, dan mantan pembantu yang menangani peningkatan batas utang masa lalu bersedia berspekulasi, meskipun mereka umumnya menuntut anonimitas untuk melakukannya.
Para pejabat pemerintah mempertimbangkan apakah Biden bisa melewati Kongres dengan mengutip Amandemen Ke-14 Konstitusi yang menyatakan bahwa "validitas" utang AS "tidak boleh dipertanyakan". Tetapi Presiden sudah lama mengutamakan cabang legislatif karena pengalamannya selama 36 tahun di Senat.
Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR, mengatakan pada Selasa bahwa fraksinya akan memulai proses untuk memaksa DPR mempertimbangkan pemungutan suara pleno mengenai batas utang yang bersih, meskipun proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Anggota GOP bisa mengalah jika pasar keuangan panik, seperti Ketua Komite Anggaran Senat Sheldon Whitehouse dari kubu Demokrat dan yang lainnya telah memperkirakan hal itu. Kesepakatan mungkin tercapai, yang mencakup reformasi izin untuk proyek-proyek energi yang dikejar, baik oleh kubu Republik maupun Biden.
Yang paling mungkin terjadi adalah Demokrat dan Republik sepakat untuk memperpanjang batas utang untuk jangka pendek, yang akan mencegah default, tetapi tetap menjadikan isu tersebut tertunda sampai anggaran disepakati.
Sumber : Associated Press
Utang Rp 460.000 T, Amerika Terancam Gagal Bayar, Kok Bisa?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
RESEARCH 26 April 2023 21:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) kembali terancam gagal bayar utang (default) dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen, bahkan sudah mewanti-wantinya sejak tahun lalu.
Dari tahun ke tahun, jumlah utang Negara Adikuasa memang terus meningkat, disebabkan defisit fiskal yang terus membengkak, dan semakin terakselerasi memasuki abad 21.
Utang Amerika Serikat menembus US$ 31 triliun atau sekitar Rp 460 ribu triliun (kurs Rp 14.900/US$) pada Oktober tahun lalu.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan per 31 Maret utang Amerika Serikat menembus US$ 31,45 triliun, menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan sangat jauh di atas Inggris, negara dengan utang terbanyak kedua di dunia yang nilainya tidak sampai US$ 9 triliun.
Akibat terus membengkak, masalah pagu utang berulang kali terjadi di Amerika Serikat. Perdebatan masalah ini pun kerap terjadi di Parlemen di AS (Kongres). Kali terakhir pagu ini dinaikkan pada Desember 2021 sebesar US$ 2,5 triliun menjadi US$ 31,4 triliun.
Artinya batas utang tersebut sudah dicapai, dan Kementerian Keuangan AS tidak bisa lagi menerbitkan obligasi untuk membiayai belanja.
Alhasil, pemerintah AS harus mengurangi belanja, memilih mana yang harus dipenuhi, membayar gaji pegawai negeri, manfaat Jaminan Sosial, atau bunga utang. Jika pemerintah AS memilih tidak membayar bunga utang, maka disebut default.
Namun, untuk diketahui sepanjang sejarah modern Amerika Serikat tidak pernah mengalami gagal bayar. Jika sampai terjadi, maka dampaknya akan parah.
Yellen memperingatkan bahwa kegagalan Kongres untuk menaikkan pagu utang yang menyebabkan gagal bayar akan memicu "malapetaka ekonomi", suku bunga lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang.
"Kegagalan utang kami akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan," kata Yellen kepada anggota Kamar Dagang Metropolitan Sacramento, Selasa (25/4/2023).
"Kegagalan akan menaikkan biaya pinjaman selamanya. Investasi masa depan akan menjadi jauh lebih mahal," tuturnya, dikutip dari Reuters.
Ketika gagal bayar terjadi, peringkat kredit Amerika Serikat akan di-downgrade. Pelaku pasar bisa berondong-bondong menjual surat utang AS (Treasury), yieldnya akan melesat naik dan bisa mempengaruhi suku bunga di Amerika Serikat. Treasury tidak lagi dipandang sebagai aset aman (safe haven).
Dalam kondisi tersebut, pasar saham AS (Wall Street) juga diprediksi akan merosot. Pada April 2011 saat S&P menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA+, indeks Dow Jones langsung anjlok 140 poin saat pembukaan.
Apalagi jika sampai terjadi gagal bayar, penurunan peringkat utang bisa sangat tajam, dan gejolak di pasar finansial tentunya akan sangat besar, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga dunia.
AS Terancam Gagal Bayar Utang, Ekonom Minta RI Siapkan Langkah Antisipasi
Ekonomi dan bisnis | 9 Mei 2023 | 07:33 WIB
as-terancam-gagal-bayar-utang-ekonom-minta-ri-siapkan-langkah-antisipasi
Pemerintah AS terancam risiko default utang, dan bencana itu diperkirakan terjadi akhir bulan ini. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah, agar menyiapkan langkah antisipasi terkait dampak gagal bayar utang Amerika Serikat. (Sumber: The Hill)
Penulis : Dina Karina
Editor : Desy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah, agar menyiapkan langkah antisipasi terkait dampak gagal bayar utang Amerika Serikat (AS).
“Kalau AS tidak membayar utangnya, pasti resesinya akan makin buruk dan otomatis kita terdampak. Ini harus diperhatikan,” kata Tauhid dalam diskusi virtual, Senin (8/5/2023).
Ia menyoroti sektor ekspor-impor yang menunjukkan bagaimana pengaruh AS terhadap perekonomian Indonesia.
Tauhid menampilkan data ekspor-impor nonmigas Kementerian Perdagangan yang memperlihatkan, bahwa ekspor ke AS menunjukkan penurunan sementara impor mengalami peningkatan.
Ia menjelaskan, ekspor nonmigas ke AS, sebagai salah satu mitra dagang utama, pada Januari hingga Februari 2022 tercatat sebesar 4,9 miliar dolar AS.
Lalu nilainya turun 22,14 persen menjadi 3,5 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2023.
Sementara itu, kontribusi ekspor AS terhadap kinerja ekspor Indonesia sebesar 9,41 persen.
Di sisi lain, impor dari AS ke Indonesia mengalami kenaikan sebesar 20,13 persen.
Yakni yang sebelumnya sebesar 1,12 miliar dolar AS pada Januari hingga Februari 2022 lalu naik menjadi 1,35 miliar dolar AS pada periode yang sama setahun setelahnya.
Ia menuturkan, dampak ekspor-impor AS juga terlihat pada kinerja sejumlah industri strategis, seperti elektrik, alas kaki, karet dan produk karet, furnitur, ikan, serta kayu dan produk kayu.
Sedangkan kinerja industri-industri tersebut memiliki andil dalam memengaruhi perekonomian nasional.
Artinya, resesi di AS memungkinkan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara general.
“Jadi, kita harus hati-hati. Bukan hanya soal utang, tapi ekonomi secara umum yang sudah menunjukkan peran signifikan AS ke kita,” ujar Tauhid.
Indef pun merekomendasikan pemerintah untuk mengurangi dependensi Indonesia terhadap perekonomian AS, misalnya dengan diversifikasi kerja sama perdagangan dan investasi.
Indef juga menyarankan agar Bank Indonesia (BI) dapat mempersiapkan langkah antisipasi sehingga bisa merespons secara cepat ketika AS gagal membayar utang.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tidak ada pengaruh potensi gagal bayar utang AS ke perekonomian Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers virtual Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/5).
"Terutama kalau kita lihat pasar belum memberikan sinyal terhadap kemungkinan dinamika politik itu," ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, potensi gagal bayar utang AS merupakan dinamika politik lantaran Negeri Paman Sam sebenarnya bisa membayar utang jika plafon utang Pemerintah AS dinaikkan tanpa syarat.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Partai Republik pada bulan lalu telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar AS.
Tetapi langkah tersebut termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya yang ditentang oleh Presiden AS Joe Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat.
Ia mengakui, potensi gagal bayar ini bisa merambat ke pasar surat berharga negara (SBN). Namun, pasar SBN domestik saat ini masih menarik dengan imbal hasil (yield) yang masih bagus yakni dibanding Desember 2022 menurun 50 basis poin (bps), sedangkan dibandingkan dengan akhir April 2023 menguat 9 bps.
Selain itu prospek ekonomi Indonesia pun masih bagus, dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang terus menguat.
"Kondisi ini semuanya menjadi daya tarik yang cukup baik," sebut Sri Mulyani.
Di pasar SBN, terdapat pula aliran modal asing masuk lantaran dari sekian banyak negara termasuk pasar berkembang, Indonesia termasuk yang memiliki kinerja baik.
Hingga saat ini, modal asing masuk di pasar SBN tercatat meningkat Rp9,41 triliun menjadi Rp65,76 triliun sejak awal tahun. Kondisi tersebut menggambarkan prospek yang baik terhadap Indonesia.
Persepsi risiko investasi Indonesia juga cukup baik, dengan Credit Default Swap (CDS) yang stabil dan tidak adanya persepsi terhadap risiko yang berhubungan dengan adanya masalah plafon utang di AS.
.jpeg)