Luhut Klaim Kantongi Big Data 110 Juta Warga Setuju Pemilu Ditunda, Begini Kata Puan
https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/271344/videos/luhut-klaim-kantongi-big-data-110-juta-warga-setuju-pemilu-ditunda-begini-kata-puan
Vod | 17 Maret 2022 | 10:45 WIB
KOMPAS.TV - Sejumlah kalangan mempertanyakan klaim Menko Marves terkait biga data 110 juta warga inginkan penundaan pemilu.
Pengamat Hukum Bivitri Susanti menyatakan, landasan bernegara tak mengacu pada penilaian kuantitatif.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan, dasar bernegara tidak didasari soal angka namun negara diatur oleh konstitusi.
Bivitri menambahkan, meskipun ada dorongan dari sejumlah pihak jika hal tersebuit bertentangan dengan konstitusi atau hak asasi manusia, maka permintaan tersebut tak perlu difasilitasi.
Wacana Penundaan Pemilu 2024 berbuntut panjang, sejumlah kalangan mempertanyakan klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut ada data 110 juta warga yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Klaim Luhut yang mengantongi big data 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda terus menuai kritikan.
Salah satunya dari ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, P3 berharap Menko Marves dapat menjelaskan secara detail soal 110 juta suara rakyat yang mengingikan pemilu ditunda.
Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal klaim big data 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 ditunda.
Puan menyebut, partainya juga punya big data soal pelaksanaan pemilu 2024, namun hasilnya berbeda dengan versi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Meski menuai banyak kritikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersikeras telah mengantongi big data warga pendukung penundaan pemilu 2024.
Meski demikian, Luhut enggan membukanya ke publik.
Lagi-lagi, sikap Luhut yang emoh untuk membuka big data pendukung penunda pemilu menuai kritikan.
Penulis : Natasha Ancely
Sumber : Kompas TV
Puan Lawan Big Data Luhut soal Pemilih PDIP Dukung Tunda Pemilu
Selasa, 15 Mar 2022 13:18 WIB
Ketua DPR Puan Maharani membantah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pemilih PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024. (CNNIndonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPR Puan Maharani membantah klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemilih PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024.
Puan yang juga menjabat Ketua DPP PDIP menyatakan partainya memiliki data tersendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan pemilu mendatang.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan [Luhut]. Itu saja," ujar Puan pada wartawan di komplek Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (15/3).
Puan juga menegaskan bahwa data yang dimiliki oleh PDIP pun berupa big data.
"Dan data kami partai politik, big data juga," ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto pun mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu. Ia menantang Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyatannya secara akademis.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kata Hasto.
Luhut sebelumnya mengklaim bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Tak hanya itu, dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut.
(cfd/fra)
Lihat Juga :
Editorial : Merancang Demokrasi Untuk Jabatan Presiden Seumur Hidup
Petikan Media : Big Data Penundaan Pemilu
Lihat Juga Polkrim News Up Date