Mangkraknya anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang lebih dari empat bulan, membuat semua program yang telah disusun dalam APBDes terbengkalai. Bahkan untuk biaya operasional, aparat desa pun harus memutar otak yang luar biasa untuk mempertahankan kegiatan pembangunan desa. Agar tetap bisa berjalan dalam melayani masyarakat, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Ketika dana tersebut cair pemerintahan desa pun langsung bergerak cepat untuk melaksanakan program desa yang telah kosong selama beberapa bulan, sehingga ketika dana untuk desa cair, pembangunan desa pun menjadi clear (Baca Lebih Lanjut : E Yohanna, Rasa Tanggung Jawab Tinggi, Agar Pembangunan Bisa Dirasakan Manfaatnya).